SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan gagasan mengenai kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu Wakil Presiden (Wapres) bukan pemikiran baru. Ia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut sejak 2019 sebagai bagian dari pemikirannya mengenai masa depan sistem kepemimpinan nasional.
Sultan menyampaikan penjelasan tersebut merespons ramainya pemberitaan dan perbincangan publik mengenai gagasan penambahan jumlah Wakil Presiden. Menurutnya, ide tersebut perlu dipahami sebagai wacana untuk memperkaya diskusi mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan sebagai usulan politik untuk diterapkan dalam waktu dekat.
“Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional,” kata Sultan dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut berangkat dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah luas, jumlah penduduk besar, serta keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan persoalan di setiap daerah.
Menurut Sultan, sistem kepemimpinan nasional ke depan perlu terus dipikirkan agar semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan ruang lebih besar bagi aspirasi daerah.
Ia menilai keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah menjadi hal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan. Keduanya, kata dia, bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi.
Meski demikian, Sultan mengakui gagasan mengenai Wakil Presiden lebih dari satu belum tentu menjadi jawaban paling tepat bagi kebutuhan Indonesia.
“Apakah gagasan wakil presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Sultan juga menegaskan gagasan tersebut bukan usulan untuk diterapkan saat ini. Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam konstitusi sehingga setiap pemikiran mengenai perubahan harus melalui kajian serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas.
Karena itu, ia meminta agar gagasan tersebut tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat maupun dinamika politik mengenai jabatan Wakil Presiden yang sedang menjadi perhatian publik.
“Saya pribadi tidak sedang mencari sensasi, sama sekali tidak ada pemikiran ke arah sana,” tegasnya.
Sebagai pimpinan lembaga negara yang membawa aspirasi daerah, Sultan menyebut dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia. Ia juga mengakui gagasan tersebut masih terbuka untuk dikritik dan disempurnakan.
Menurutnya, tujuan utama dari pemikiran tersebut adalah mendorong pemerintahan yang semakin efektif, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan dan masa depan yang sama.
“Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah wakil presiden,” pungkas Sultan.
(Riana P)

























