SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana mulai memasuki tahap perumusan sejumlah ketentuan penting. Salah satunya, pemerintah mengusulkan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.
Usulan tersebut tercantum dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 66 yang dibahas dalam rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin), Rabu (11/11/2026).
Mekanisme tersebut dikenal sebagai Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra membenarkan adanya usulan tersebut. Ia menjelaskan, perampasan aset nantinya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim maupun tanpa didahului putusan pidana terhadap pelaku.
“Iya, (perampasan aset terhadap pelaku pidana bisa dilakukan) berdasarkan putusan hakim dan tidak ada putusan,” ujar Dhahana seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dhahana menjelaskan, mekanisme tanpa putusan pidana dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalami sakit maupun cacat permanen.
Dengan mekanisme tersebut, proses pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan dalam kondisi tertentu.
Namun, usulan tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Proses perampasan tetap harus mengikuti prosedur hukum dan mendapatkan penetapan pengadilan.
DPR: Perampasan Tidak Boleh Sepihak
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menegaskan, mekanisme NCB harus diterapkan secara terbatas dan menjadi upaya terakhir atau ultimum remedium.
Menurutnya, penerapan mekanisme tersebut harus memiliki batasan yang jelas agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Ia juga memastikan penyitaan maupun perampasan aset tetap harus melalui pengadilan.
“Berkaitan dengan prinsip hukum kita, ultimum remedium, digunakan manakala undang-undang lain sudah tidak mampu lagi. Kami harus sampaikan bahwa dalam undang-undang ini kita menggunakan hukum acara khusus, kuasi pidana dan kuasi perdata. Di atas semua ini, kami ingin tegaskan bahwa sita, perampasan, atau apa pun harus lewat pengadilan,” kata Soedeson.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi, perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim, serta peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ada Perlindungan bagi Pemilik Aset Beritikad Baik
Selain memastikan proses perampasan melalui pengadilan, pembahasan RUU juga memperhatikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset dengan itikad baik.
Dalam RDPU tersebut, perwakilan DPP ARUN menyampaikan sejumlah catatan, antara lain mengenai standar pembuktian, perlindungan pemilik aset, serta mekanisme pengembalian harta apabila tidak terbukti memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Hal ini menjadi penting karena suatu aset tidak selalu hanya dimiliki atau dikuasai oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. Ada kemungkinan aset melibatkan anggota keluarga, mitra usaha, atau pihak lain yang tidak mengetahui asal-usul kejahatan.
Karena itu, ketentuan mengenai keberatan, pembuktian, dan pengembalian aset perlu dirumuskan secara jelas agar hak masyarakat yang tidak terlibat tindak pidana tetap terlindungi.
Bagaimana Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Vonis?
Berdasarkan dokumen DIM yang dipaparkan dalam rapat, proses NCB dirancang melalui sejumlah tahapan, mulai dari penelusuran aset, pemblokiran dan penyitaan, pemberkasan, pengajuan permohonan perampasan, pemanggilan pihak terkait, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan putusan.
Dengan demikian, istilah tanpa putusan pidana tidak berarti tanpa proses pengadilan. Yang dibedakan adalah tidak adanya keharusan menunggu putusan pidana terhadap pelaku sebelum permohonan perampasan aset diproses.
Apabila usulan tersebut disahkan menjadi undang-undang, mekanisme NCB diharapkan dapat membantu negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama ketika pelaku tidak dapat dihadapkan ke proses pidana karena kondisi tertentu.
Meski demikian, pembahasan RUU Perampasan Aset masih berlangsung. Ketentuan nilai minimal Rp1 miliar, kriteria penerapan NCB, serta perlindungan hak pihak ketiga masih harus dilihat dalam rumusan akhir undang-undang.
Dengan demikian, perampasan aset tanpa vonis pidana bukanlah kewenangan untuk mengambil harta secara bebas, melainkan mekanisme hukum khusus yang tetap mensyaratkan pemeriksaan dan putusan pengadilan.
(Agung Suhartono)
