SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memperkuat pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia hingga tingkat desa dan keluarga.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI dan DMI yang disaksikan langsung Menteri P2MI Mukhtarudin dan Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla di Kantor KP2MI, Jakarta, Jumat 20 November 2026.
Penandatanganan MoU tersebut sekaligus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan KP2MI. Sinergi ini diarahkan untuk menjadikan jaringan masjid sebagai salah satu simpul edukasi migrasi aman, pemberdayaan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, hingga deteksi dini persoalan pekerja migran.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kerja sama dengan DMI memiliki arti strategis karena persoalan pekerja migran bukan semata-mata urusan ketenagakerjaan, melainkan juga menyangkut kemanusiaan, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.
“Perlu kami sampaikan bahwa pekerja migran Indonesia ini adalah pejuang-pejuang keluarga. Kental sekali dengan urusan kemanusiaannya. Setelah saya memahami secara substansi dan hakikat keberadaan kementerian ini, ternyata memang kita mengurus orang-orang yang sedang menghadapi berbagai kesulitan,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin mengungkapkan, hampir setiap hari dirinya menerima pengaduan dan laporan permasalahan Pekerja Migran dari berbagai negara penempatan. Bahkan, persoalan kekerasan terhadap pekerja migran masih terus terjadi.
“Baru-baru ini dari Hong Kong, dan tadi malam juga dari Singapura ada pekerja migran kita yang dianiaya. Itulah yang kita urus sehari-hari, di samping kita juga memperkuat dari sisi hulunya,” imbuh Menteri Mukhtarudin.
Menurut Mukhtarudin, pemerintah tidak hanya berfokus pada penempatan Pekerja Migran ke luar negeri, tetapi juga memperkuat kualitas pelindungan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air.
Langkah tersebut sejalan dengan transformasi kelembagaan dari BNP2TKI, kemudian BP2MI, menjadi Kementerian P2MI pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Transformasi itu memperkuat posisi kementerian dalam menjalankan fungsi regulator sekaligus operator dengan tetap berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Selain pelindungan, pemerintah juga mendorong peningkatan kompetensi Pekerja Migran dari kategori keterampilan rendah (low skill) menuju tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi (medium-high skill).
Mukhtarudin menjelaskan, orientasi penempatan Pekerja Migran kini semakin diarahkan pada sektor formal dan profesional di berbagai negara tujuan. Pergeseran tersebut juga terlihat dari meningkatnya minat generasi muda, termasuk lulusan SMA, SMK, hingga sarjana, untuk mengikuti program penempatan kerja luar negeri.
“Jadi sekarang sudah mulai ada pergeseran. Bahkan, minat anak-anak muda yang terdidik, SMA, SMK, bahkan sarjana, sudah banyak yang berminat mengikuti program kita untuk bekerja ke luar negeri,” jelas Mukhtarudin.
Berdasarkan data SIP2MI per 15 November 2026, terdapat 276.524 posisi peluang kerja luar negeri. Sebanyak 73.122 posisi telah terserap, sementara 203.402 peluang kerja masih terbuka bagi tenaga kerja Indonesia yang memenuhi kualifikasi.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mengakselerasi program prioritas nasional SMK Go Global dengan target menyiapkan 500.000 tenaga kerja terampil selama periode 2026–2029. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bahasa, dan sertifikasi bagi lulusan pendidikan vokasi maupun masyarakat umum.
Sementara itu, data SISKOP2MI periode Januari hingga 15 November 2026 mencatat KP2MI telah memfasilitasi 324.650 layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Negara tujuan utama meliputi Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Singapura.
Kontribusi Pekerja Migran terhadap perekonomian nasional juga tercermin dari remitansi yang mencapai Rp288 triliun pada 2025, meningkat sekitar 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri Mukhtarudin menegaskan, capaian penempatan dan remitansi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelindungan serta pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarganya.
*JK: Masjid Bisa Menjadi Pusat Edukasi Migrasi Aman*
Ketua Umum DMI Muhammad Jusuf Kalla menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, masjid memiliki jaringan sosial yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai peluang kerja luar negeri sekaligus memberikan pembinaan kepada masyarakat yang akan menjadi pekerja migran.
JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perubahan demografi di sejumlah negara maju, terutama Jepang dan Taiwan, membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia.
Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12 ini mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke Taiwan. Di sejumlah hotel dan restoran, ia menemukan banyak pekerja asal Indonesia yang bekerja sebagai pelayan.
“Minggu lalu saya dari Taiwan dan saya melihat begitu banyak warga kita di hotel bisa dilayani pelayan Indonesia. Makan di restoran juga pelayannya orang Indonesia. Semuanya muda-muda dan mereka merasa senang,” ujar JK.
Menurutnya, sejumlah negara maju menghadapi persoalan penurunan jumlah penduduk akibat rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lanjut usia. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan terhadap tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan.
JK juga menyoroti peluang investasi dari Taiwan dan Jepang yang membutuhkan Pekerja Migran Indonesia dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah investasi perusahaan semikonduktor di Batam yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal, sementara tenaga kerja asal Taiwan yang dibawa hanya dalam jumlah kecil.
JK menyebut, peluang tersebut perlu direspons dengan menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Ini kesempatan yang baik untuk kita mengisi kekosongan itu. Karena itu, kita harus menyiapkan pekerja yang baik dan memiliki keterampilan,” kata JK.
Terkait kerja sama dengan KP2MI, JK menilai jaringan masjid dapat menjadi saluran efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan jumlah masjid di Indonesia yang mencapai sekitar 800.000, DMI memiliki potensi jaringan yang dapat mendukung sosialisasi program pemerintah.
Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan dan sosial yang berlangsung secara rutin.
“Masjid di Indonesia kurang lebih 800.000. Tentu tidak semuanya mampu, tetapi kita bisa bekerja sama dalam pelatihan. Masyarakat setempat bisa memberikan pemahaman karena setiap Jumat masyarakat bertemu di tempat yang sama,” ungkap JK.
JK menambahkan, pengurus masjid dapat membantu menyampaikan informasi mengenai peluang kerja, persyaratan, dan proses keberangkatan yang aman. Masjid juga bisa menjadi tempat pembinaan serta pemberian nasihat kepada calon pekerja migran sebelum meninggalkan keluarga dan kampung halaman.
Bahkan, menurutnya, masjid-masjid besar yang memiliki fasilitas memadai berpotensi dikembangkan sebagai pusat pelatihan melalui kolaborasi dengan pemerintah.
*Enam Bidang Strategis Kerja Sama*
Melalui MoU dan PKS tersebut, KP2MI dan DMI menyepakati enam bidang utama kerja sama yang akan menjadi landasan pelaksanaan program konkret.
Pertama, sinergi program Desa Migran EMAS dengan jejaring DMI sebagai simpul layanan pemberdayaan Pekerja Migran dan keluarga di tingkat masyarakat.
Kedua, penyebarluasan informasi dan edukasi migrasi aman, termasuk informasi peluang kerja luar negeri, prosedur penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan dengan memanfaatkan masjid sebagai pusat edukasi komunitas.
Ketiga, penyusunan materi dan peningkatan kapasitas melalui pengembangan modul pemberdayaan, seminar, serta lokakarya bagi Pekerja Migran Indonesia.
Keempat, pemberdayaan ekonomi dan literasi remitansi melalui edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan remitansi, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan usaha produktif bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
Kelima, penguatan ketahanan keluarga Pekerja Migran melalui edukasi pengasuhan anak (parenting), pendampingan keluarga, serta penguatan nilai sosial dan keagamaan.
Keenam, deteksi dini dan penanganan permasalahan Pekerja Migran melalui jaringan DMI, termasuk identifikasi persoalan pekerja migran dan keluarganya, serta fasilitasi pemulangan dan rehabilitasi bagi Pekerja Migran bermasalah.
Menteri Mukhtarudin berharap, kolaborasi pemerintah dengan DMI dapat memperluas jangkauan pelayanan negara hingga ke lingkungan masyarakat paling dekat dengan calon pekerja migran.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap warga yang berencana bekerja ke luar negeri memperoleh informasi yang benar, memiliki kompetensi memadai, berangkat melalui prosedur yang aman, serta mendapatkan pelindungan dan pemberdayaan hingga kembali ke Tanah Air.
Dengan demikian, masjid diharapkan tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga bagian dari ekosistem pelindungan pekerja migran dan penguatan kesejahteraan keluarga Indonesia.*
(Agung Suhartono)























