SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR sekaligus Presidium KAHMI periode 2012-2017, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa perhatian pemerintahan Presiden Jokowi terhadap pembangunan desa sangat besar. Salah satu buktinya adalah peningkatan dana desa yang dimulai sejak tahun 2015. Awalnya sebesar Rp 20,7 triliun untuk sekitar 74.093 desa, dana ini meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun pada tahun 2023 untuk 74.954 desa, dan kembali meningkat menjadi Rp 71 triliun pada tahun 2024.
Komitmen ini, kata Bamsoet, akan dilanjutkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto di pemerintahannya yang akan datang. Bamsoet berharap pembangunan desa mampu meningkatkan daya saing, menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa, serta turut membangun desa.
“Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran, sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) di Gedung Nusantara IV MPR, Jakarta.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Presidium MN KAHMI Rifqinizamy Karsayuda, Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Ma’mun Murod, dan Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Prof Supardi Ahmad.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua DPR ke-20, menekankan bahwa slogan “tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia” harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Ini akan menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang.
Bamsoet menambahkan bahwa arah kebijakan penggunaan dana desa harus tetap difokuskan pada program pemulihan ekonomi. Ini termasuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, bantuan permodalan kepada BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, dana operasional pemerintahan desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa. Termasuk dalam program ini adalah penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan dan hewani, serta pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.
Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI, menjelaskan bahwa pembangunan desa bisa menjadi stimulan bagi perubahan sosial yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa memiliki peran sentral dalam dua aspek penting.
Pertama, upaya pengentasan kemiskinan. Data BPS per Maret 2024 mencatat persentase angka kemiskinan di desa mencapai 11,79 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya 7,09 persen. Dari aspek kualitas, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di desa juga jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan.
Kedua, pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan antara desa dan kota. Pembangunan desa menjadi penyeimbang untuk memangkas jurang perbedaan antara kehidupan di perkotaan dan pedesaan.
“Faktanya, meskipun dari aspek kewilayahan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan, namun jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak dari pedesaan,” pungkas Bamsoet.
Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan penuh dari semua pihak, pembangunan desa diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di seluruh Indonesia.
(Anton)
