SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil meminta maaaf secara terbuka terkait pernyataannya yang menyebut pegawai Kemenkeu sebagai setan dan iblis dalam memprotes persoalan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas).
Hal itu disampaikan Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Senin (12/12/2022). Respons tersebut disampaikan Yustinus lewat video berdurasi 1,22 menit. Video tersebut diposting di Twitter dan sudah dapat izin Yustinus untuk dikutip.
“Saya Yustinus Prastowo, staf khusus menteri keuangan,” kata Yustinus dalam video pembuka mengenakan kemeja kotak-kotak.
Yustinus mengaku keberatan atas ucapan Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis dan setan. Ia mengaku ucapan tersebut menyesatkan dan ngawur.
“Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti saudara Muhammad Adil yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan,” katanya.
“Kementerian Keuangan justru sesuai UU telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian ESDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama,” kata Yustinus lagi.
Sebagai staf Sri Mulyani, Yustnius bahkan memastikan telah mengucurkan dana ke Pemkab Meranti. Tidak tangung-tanggung, dana yang dikucurkan sampai 4 kali APBD Pemkab Meranti.
“Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 872 miliar atau 75 persen dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar Rp 222 miliar,” kata Yustinus.
Atas ucapan Adil, Yustinus meminta Adil meminta maaf. Termasuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
“Untuk itu kepada saudara Muhammad Adil agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas,” katanya.
Namun, Bupati Meranti Muhammad Adil ini tak terlalu menggubris desakan untuk minta maaf secara terbuka seperti yang disampaikan Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis.
“Saya mau rapat. Josssssssssssss,” jawab Adil singkat.
Bupati Kepulauan Meranti, Riau Muhammad Adil menjadi sorotan luas karena pernyataannya pada Rapat Koordinasi Nasional Optimaslisasi Pendapatan Daerah di Pekanbaru, Riau, pada 8 Desember 2022.
Pada rakornas yang dihadiri Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman tersebut, Adil menyatakan dana bagi hasil (DBH) dari migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada 2022 sebesar Rp 114 miliar.
Menurut Adil, besaran DBH untuk daerahnya itu dengan saat asumsi harga minyak masih USD 60 per barel.
Adapun untuk 2023, kata Adil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan asumsi harga minyak USD 100 per barel.
Namun, Adil menganggap kenaikan DBH untuk daerahnya tidak signifikan, apalagi produksi atau lifting migas dari sumur di Kabupaten Kepulauan Meranti juga meningkat.
“Kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit? Bagaimana perhitungan asumsinya, kok, naiknya cuma Rp 700 juta,” ujar Adil.
Bupati dari PDIP itu mengaku pernah jauh-jauh datang ke Bandung, Jawa Barat, guna menemui pejabat Kemenkeu. Namun, Adil mengaku tidak ditemui oleh pejabat yang berkompeten soal DBH.
“Sampai pada waktu itu saya omong, ‘ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’,” ucapnya. (wwa)
