SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen Indonesia dalam menggaungkan kesetaraan gender di berbagai bidang guna mencapai kesetaraan gender pada tahun 2030 seperti yang tercantum dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Hal itu disampaikan-nya saat menghadiri perhelatan hari kedua G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) Ke-9 di New Delhi, India, Sabtu (14/10/2023) kemarin. Dimana, tema yang diusung pada sesi ketiga adalah “Pengarusutamaan Kesetaraan Gender: dari Pembangunan Perempuan ke Pembangunan yang Dipimpin Perempuan”.
“Komitmen kami untuk memastikan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender tidak hanya melalui tindakan afirmatif dalam politik namun juga melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam rencana pembangunan nasional,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Puan menilai bahwa peran sentral perempuan akan menjamin stabilitas, kemajuan, dan dampak pembangunan jangka panjang.
Ia mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki banyak undang-undang yang berorientasi kepada perempuan, termasuk dalam melindungi perempuan dari bentuk-bentuk kekerasan seksual.
“Indonesia telah memperkenalkan kebijakan kesetaraan gender setidaknya sejak tahun 2000. Kita juga telah mengadopsi undang-undang yang menjamin keterwakilan perempuan dalam politik,” ujarnya.
Dia juga menekankan Indonesia terus mendorong agar perempuan terus berdaya di berbagai sektor, termasuk pada sektor ekonomi bisnis. “Pemberdayaan ekonomi perempuan adalah salah satu komponen paling mendasar dalam mencapai kesetaraan gender, dan untuk mencapai SDGs,” ucapnya.
Menurut dia, perempuan memiliki peran yang sangat berdampak di sektor ekonomi. Misalnya, ketika banyak suami kehilangan pekerjaan pada masa pandemi COVID-19 maka banyak pula perempuan yang berkarya melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Kepemimpinan perempuan bukanlah suatu pilihan namun suatu keharusan. Jelas ketika kita meningkatkan partisipasi perempuan, kita juga meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan ini berarti, berkontribusi terhadap pencapaian SDGs pada tahun 2030,” terangnya.
Puan kemudian menyoroti mengenai pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI) dalam sesi sidang keempat yang bertemakan “Satu Transformasi Masa Depan dalam Kehidupan Masyarakat Melalui Platform Digital Publik”.
“DPI dapat dibandingkan dengan infrastruktur fisik seperti jalan raya, dan pelabuhan yang menghubungkan masyarakat dan menyediakan akses terhadap sejumlah besar barang dan jasa,” katanya.
Menurut dia, DPI juga akan membuka peluang ekonomi bagi semua orang bahkan yang tinggal di daerah terpencil.
“Singkatnya, DPI adalah infrastruktur masa depan kita dengan peluang yang sangat besar. Ini benar-benar sebuah terobosan yang tak terbayangkan melampaui ruang dan waktu kita,” tuturnya.
Namun untuk merealisasikan itu, Puan tak menampik ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, seperti perlunya instrumen hukum nasional yang tepat guna memastikan kecukupan pendanaan negara.
“Lalu memperkuat literasi digital yang memungkinkan setiap warga negara menggunakan IoT (Internet of Things) dengan cara yang paling bertanggung jawab,” ujar Puan.
Dalam forum multilateral itu, Puan hadir didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi V DPR RI Irine Yosiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. (ANT/EK)
