SUARAINDONEWS.COM, Banda Aceh – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana sebagai prioritas nasional. Selain itu pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, melainkan manifestasi nyata dari solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
Hal itu ditegaskan Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani di pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI dalam penyerahan bantuan untuk korban bencana untuk delapan kabupaten di Aceh, di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2/2026).
Untuk diketahui, para wakil ketua MPR RI hadir dalam pertemuan ini yaitu Bambang Wuryanto, M.B.A, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid. Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.,.
Tidak hanya itu Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Kemudian juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed, Ph.D.
Kemudian turut hadir jajaran perwakilan Fraksi Gerindra MPRI RI Ir. H.T.A. Khalid, Sugiat Santoso, dan M. Husni. Adapun dari Fraksi PDIP MPR RI yakni Sonny Tri Danaparamita, dari Fraksi Demokrat MPR RI H. Anton Sukartono S. dan dari Sekretariat Fraksi PAN MPR RI, Muhammad Hoerudin A.
Tidak hanya itu, turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Paul Liyanto, Plt. Sekeretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M, bersama jajarannya yakni, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.,S.H, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI, Agus Subagyo, S.S., M.IR.
Ahmad Muzani menegaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh terkait berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung November 2025 lalu.
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua,” tegas Ahmad Muzani dihadapan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. dan para kepala daerah kabupaten di Provinsi Aceh.
Ia menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini sebagai “tsunami kedua”, mengingat besarnya dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani. Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya, guna mempercepat pemulihan pascabencana.
Ia juga mengungkapkan, seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan mendapat respons positif.
“Komitmen DPR RI dan Pemerintah Pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Para pimpinan MPR RI juga menerima paparan Wakil Gubernur Aceh serta laporan Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana terkait perkembangan penanganan di lapangan. Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah.
“Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99 persen listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan,” kata Ahmad Muzani.
Di bidang kesehatan, lanjut Ahmad Muzani, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan bagi masyarakat terdampak. Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Presiden RI yang bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
*Demi Sukacita Tradisi Meugang*
Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh diketahui tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dalam menjalankan tradisi Meugang agar masyarakat tetap bersukacita dalam menyambut Ramadan. Terlebih tradisi tersebut juga sudah sangat mengakar kuat di masyarakat Aceh sejak ratusan tahun lalu, pimpinan MPR RI pun tegas untuk mendukung hal tersebut dengan memastikan kebutuhan pangan.
“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur’an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu,” tuturnya.
Selain itu, Ahmad Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan, seperti pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode untuk mendukung operasional alat berat, keterbatasan ternak akibat bencana, serta keberlanjutan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh.
Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan, serta 15.000 paket ibadah yang terdiri atas Al-Qur’an dan perlengkapan salat. Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.
Lebih rinci, bantuan tersebut yaitu 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah yang terbagi untuk delapan kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan. Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik,” pungkas Ahmad Muzani.
Untuk diketahui para pimpinan MPR RI dan jajarannya hadir tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2/2026) pagi, sekitar pukul 9.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU, yang kemudian disambut oleh tarian tradisional khas Aceh, Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya.
Rangkaian kunjungan pimpinan MPR RI kemudian diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong bukan sekadar seremoni formal kenegaraan, melainkan langkah kaki persaudaraan untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk. Di sela-sela dentum doa yang merayap di langit Aceh, terselip janji bahwa fajar pemulihan akan segera menyingsing.
Sebagaimana Tari Ranup Lampuan yang menyambut dengan kemuliaan, komitmen negara ini menjadi simbol bahwa meski bencana melukai raga Aceh, namun semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitannya agar tak padam ditelan duka.
(Anton)
