SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan pentingnya pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah agenda transisi menuju energi rendah karbon.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia’s Low-Carbon Future yang diselenggarakan PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2).
Dalam sambutannya, Eddy menyampaikan bahwa selama lebih dari dua dekade berkecimpung di sektor energi, ia konsisten berpandangan bahwa arah kebijakan energi Indonesia harus bertumpu pada konsep ketahanan energi (energy resilience).
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri, dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” tegas Eddy.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menyoroti paradoks yang dihadapi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya energi, namun masih dibayangi ketergantungan dan kerentanan pasokan. Karena itu, menurutnya, program transisi energi harus dirancang dengan ruang penyesuaian terhadap kebutuhan dan bauran energi nasional.
Ia menekankan bahwa kebijakan energi perlu mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, serta keandalan sebagai fondasi utama.
Energi Nuklir Dinilai Strategis
Dalam konteks tersebut, Eddy menilai pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis bagi Indonesia untuk menghadirkan sumber energi bersih dan andal demi menopang ketahanan energi nasional.
Merujuk pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah mencanangkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 dan 2034 dengan total kapasitas awal 500 megawatt (MW). Kapasitas tersebut diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 7 gigawatt (GW) pada 2040.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan matang serta regulasi ketat, khususnya dari aspek keamanan dan keselamatan.
“Energi nuklir memang memiliki kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” ungkapnya.
Pertimbangan Geopolitik
Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN menambahkan bahwa dinamika geopolitik global turut menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan PLTN di Indonesia. Termasuk di dalamnya isu negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
“Di tengah meningkatnya tensi antarkekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” ujarnya.
Ia menilai, di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer, Indonesia kini menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, hingga rantai pasok energi bersih.
Menutup sambutannya, Eddy mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mulai membangun diskursus dan perencanaan komprehensif terkait pengembangan energi nuklir nasional.
“Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan andal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” tutup Eddy Soeparno.
(RF)
