SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Isu massive yang digulirkan pemerintah soal akan dicabutnya SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan telah membawa persoalan baru dalam aspek ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pasalnya, jika itu terjadi, maka negara memiliki penambahan pengangguran, sedikitnya ada 2 juta orang akan menanggung beban hidup yang cukup memprihatinkan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan, M. Nasir melalui keterangan tertulisnya jelang Rakornas TKBM di Jakarta, Selasa (14/12/2021).
“Persoalan ini bukan sebagai isu kacangan, akan tetapi ini menjadi persoalan besar dan isu Nasional, karena Pemerintah melalui Peraturan Presiden akan menerbitkan regulasi Pengelolaan TKBM di Pelabuhan yang saat ini sedang dipersiapkan melalui Stranas PK, Kemenkomarves, Kemenhub, Kemenaker dan Kemenkop. Jika ini terjadi, maka akan ada penolakan keras dari kami yang di ikuti lebih dari 110 Primer Koperasi TKBM Pelabuhan se Indonesia,” tegasnya.
Penolakan terhadap regulasi tersebut, kata Nasir, sangat beralasan dan memiliki landasan hukum kuat. “Rencana kebijakan Pemerintah mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi serta akan menerbitkan Perpres yang nantinya akan mengatur alihkelola pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pelabuhan, saya menilai sebagai langkah keliru dan sangat dipaksakan seolah-olah Inkop TKBM Pelabuhan bermuatan negatif terhadap lajunya ekonomi kerakyatan,” papar Nasir.
Lebih rinci dia menduga jika Presiden tak melihat nasib rakyatnya, maka barang ini akan dikelola dan dipegang para kepentingan elit yang menggunakan keluasaan Presiden. Karena pemberangusan pengelolaan Koperasi TKBM akan dipindahtangankan dan dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) berbasis Perusahaan Persero Terbatas (PT).
“Kami nilai itu sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM khususnya pasal (29) dan (30) yang diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri,” jelas Nasir.
Ulasannya, Nasir menyebut emerintah telah memarginalkan koperasi, dan membangun pondasi skala bisnis untuk kepentingan kelompok tertentu.
Jika hal itu terjadi, Nasir mengkritik keras langkah pemerintah yang terlalu mendiskreditkan Koperasi TKBM dan menilai subjektif dengan berbagai isu yang menuduh Koperasi TKBM sebagai penyebab biaya tinggi Pelabuhan, dwiling time, produktifitas rendah.
“Kami menjawab isu itu, dimana salah satu faktor penyebab rendahnya produktifitas bongkar muat adalah pelabuhan konvensional,” ucapnya.
Nasir menjelaskan bahwa justru Inkop TKBM berkontribusi lebih dari 60 persen dari cost untuk pelabuhan konvensional.
“Jadi pertanyaan kami, apakah isu TKBM penyebab rendahnya produktifitas dan kontribusi 60% dari cost untuk pelabuhan konvensional dapat dibenarkan? Coba jelaskan jika memang kami penyebab rendahnya produktifitas bongkar muat yang dimaksud Pemerintah itu,” terang Nasir.
Lanjut Nasir, faktor penyebab rendahnya produktifitas bongkar muat bukanlah Inkop TKBM penyebabnya. Dia menjelaskan ada 7 poin penyebab rendahnya produktifitas bongkar muat.
“Kami memiliki penjelasan ril dan dapat dipercaya. Pertama, rasio armada angkutan barang lebih rendah dan atau tidal sebanding dengan produktifitas bongkar muat (PBM). Kedua, alat angkut atau crane kapal kebanyakan sudah berusia tua sehingga menyebabkan produktifitas hasil kerja,” pungkasnya. (Akhirudin)
