SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendukung gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan nasional lintas pemerintahan. Presiden menyerahkan kepada MPR RI untuk merumuskan dan menetapkan PPHN sebagai arah pembangunan jangka panjang Indonesia.
Hal itu disampaikan Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Muzani, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR RI menyerahkan konsep PPHN kepada Presiden sekaligus membahas substansi dokumen tersebut dalam dialog yang berlangsung produktif dan intensif.
“Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan,” kata Muzani.
Ia menjelaskan, keberadaan PPHN penting karena tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga menjadi petunjuk arah pembangunan nasional bagi pemerintahan dan presiden-presiden berikutnya agar pembangunan berlangsung berkesinambungan.
“Karena itu Presiden menyambut baik atas gagasan-gagasan tersebut, bahkan Presiden sangat memberi perhatian dalam berbagai poin, antara lain terkait proses demokratisasi dan hal-hal lainnya,” ujarnya.
Muzani menambahkan, pembahasan PPHN di internal MPR telah selesai dan selanjutnya akan terus dikonsultasikan dengan Presiden. Menurutnya, PPHN diperlukan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan, konsisten, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Selain membahas PPHN, pimpinan MPR RI juga mengundang Presiden Prabowo menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.
“Dalam sidang tersebut, Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara akan menyampaikan laporan tahunan atas kinerja lembaga-lembaga negara di hadapan Sidang MPR,” ujar Muzani.
Tak hanya itu, MPR juga mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) MPR yang akan digelar bersamaan pada 29 Agustus 2026.
“Kami mengundang Presiden untuk menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR pada 29 Agustus. Dua peristiwa penting tersebut akan kami jadikan satu dan rencananya diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus,” katanya.
Muzani mengatakan, kunjungan pimpinan MPR ke Istana tidak hanya bertujuan menyampaikan undangan kepada Presiden, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi kebangsaan dan konsultasi antarpimpinan lembaga negara guna memperkuat sinergi dalam menjalankan amanat konstitusi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul), dan Rusdi Kirana. (Antara)
(Yulianto)
