SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sorotan Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mempertanyakan adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam alokasi anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN untuk Tahun Anggaran 2027.
Zainul meminta BGN menghitung ulang kebutuhan anggaran secara presisi dengan menggunakan dasar hari efektif pelaksanaan MBG, bukan sekadar jumlah hari dalam satu tahun.
“Ada selisih Rp10 triliun, Pak. Ini bukan angka yang kecil, ini angka besar. Kita ingin memastikan bahwa anggaran di Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini betul-betul dihitung berdasarkan realisasi hari efektif,” tegas Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN dan Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Politisi Fraksi PKB itu mengatakan, berdasarkan perhitungannya, hari efektif sekolah dalam satu tahun berada di kisaran 205 hari. Angka tersebut sudah dikurangi akhir pekan, libur nasional, Ramadan, dan libur semester.
Dengan indeks biaya Rp15.000 per porsi dan jumlah penerima manfaat sebanyak 72,4 juta orang, Zainul menghitung kebutuhan anggaran sekitar Rp222 triliun.
Sementara dalam RKA-K/L 2027, alokasi anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN tercatat mencapai Rp232,5 triliun.
“Kalau 205 hari dikalikan Rp15.000 per porsi, satu orang ketemunya Rp3,075 juta. Jika dikalikan 72,4 juta penerima manfaat, ketemunya Rp222 triliun. Jadi ada selisih Rp10 triliun,” ujarnya.
Menurut Zainul, selisih tersebut perlu diperjelas melalui penghitungan ulang. Jika setelah dilakukan evaluasi memang terdapat anggaran yang bisa dioptimalkan, dana tersebut dapat digunakan untuk mempercepat aktivasi dapur MBG di wilayah 3T.
Ia menyebut sekitar 2.000 dapur layanan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) telah memasuki tahap seleksi.
“Kalau memang ada Rp10 triliun selisih di anggaran Deputi Penyediaan dan Penyaluran ini, maka anggaran Rp10 triliun ini menurut saya lebih dari cukup untuk segera mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T,” kata Zainul.
Ia menilai persoalan anggaran tidak semestinya menjadi alasan tertundanya layanan bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan.
“Anggarannya ada, penerima manfaatnya sudah menunggu, dapurnya juga sudah menunggu. Tidak ada alasan bagi BGN untuk menunda realisasi,” tegasnya.
Zainul juga meminta BGN membenahi tata kelola penerima manfaat. Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran dan jumlah penerima, tetapi juga dari ketepatan perencanaan dan penyaluran.
“Jangan sampai ketidakmampuan kita soal tata penerima ini menghalangi orang itu bisa mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk menghalangi hak-hak penerima dapur yang sudah sekian bulan mereka menunggu kepastian dari Badan Gizi Nasional,” pungkasnya.
(Riana P)
