SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Rencana pemindahan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai perhatian dan pro-kontra.
Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut bertujuan menyiapkan habitat kedua bagi satwa langka yang terancam punah. Namun, rencana itu juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan lokasi baru, risiko pemindahan, hingga dugaan adanya kepentingan pertambangan di sekitar Ujung Kulon.
Hashim menyampaikan gagasan relokasi tersebut dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada November 2026. Pemerintah mempertimbangkan pemindahan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo untuk mengurangi risiko kepunahan apabila kawasan Ujung Kulon mengalami bencana besar, seperti gempa bumi, tsunami, atau dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Menurut Hashim, pengembangan habitat kedua membutuhkan dukungan pendanaan. Pemerintah pun menjajaki kemungkinan keterlibatan investor dan lembaga donor internasional untuk mendukung program konservasi tersebut.
Meski demikian, rencana pemindahan belum menjadi keputusan final.
Kementerian Kehutanan melalui Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang harus melalui kajian mendalam.
Pemerintah perlu memastikan kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung habitat, kondisi kesehatan satwa, keamanan kawasan, serta kemampuan badak beradaptasi dan berkembang biak di lingkungan baru.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan perlindungan habitat utama badak Jawa di Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Gagasan membangun habitat kedua bukan berarti pemerintah meninggalkan upaya konservasi di kawasan tersebut.
Di sisi lain, rencana relokasi mendapat kritik dari organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Pengampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma’rufah, mempertanyakan alasan pemerintah memilih memindahkan badak Jawa dibandingkan memperkuat perlindungan habitat aslinya.
WALHI juga mengungkapkan kecurigaan bahwa rencana pemindahan tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan eksplorasi tambang emas di sekitar wilayah Ujung Kulon.
Namun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi dan masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Belum ada bukti atau dokumen resmi yang menunjukkan bahwa relokasi badak Jawa dilakukan untuk membuka kawasan taman nasional bagi kegiatan pertambangan.
Isu tambang emas yang ikut menjadi sorotan adalah keberadaan tambang Cibaliung di Pandeglang, yang dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang (Antam).
Meski demikian, keberadaan aktivitas pertambangan di sekitar wilayah Ujung Kulon tidak serta-merta membuktikan adanya hubungan dengan rencana pemindahan badak Jawa. Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai peta wilayah pertambangan, perizinan, serta batas kawasan konservasi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Penolakan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyampaikan keberatan terhadap wacana pemindahan tersebut.
Menurutnya, Ujung Kulon merupakan habitat alami sekaligus salah satu identitas kebanggaan masyarakat Pandeglang. Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali rencana relokasi dan mengutamakan penguatan perlindungan habitat asli.
Dari sisi konservasi, pemindahan badak Jawa memang bukan pekerjaan sederhana. Proses penangkapan, pengangkutan, hingga adaptasi di habitat baru berisiko menyebabkan stres, cedera, gangguan kesehatan, bahkan kematian.
Pengalaman pemindahan badak Jawa bernama Musofa pada November 2025 menjadi salah satu catatan penting. Musofa dipindahkan ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di Taman Nasional Ujung Kulon. Satwa tersebut tiba pada 5 November 2025 dan kemudian mati pada 7 November 2025.
Hasil pemeriksaan pascakematian menemukan sejumlah gangguan kesehatan, termasuk luka pada tubuh, penyakit kronis pada beberapa organ, infeksi parasit, dan tanda degenerasi jaringan.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa setiap proses translokasi harus dilakukan dengan perencanaan, pemeriksaan kesehatan, serta pengawasan yang ketat.
Di tengah polemik relokasi, kabar positif datang dari kawasan Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan mengumumkan kelahiran anak badak Jawa yang terekam kamera jebak pada 10 Oktober 2026.
Anak badak tersebut terlihat bersama induknya, Desy. Kelahiran itu menjadi anak kelima Desy dalam delapan tahun terakhir dan menambah harapan bagi keberlangsungan populasi badak Jawa di habitat alaminya.
Perdebatan mengenai relokasi ini pada akhirnya menempatkan pemerintah pada dua kepentingan yang harus dijawab secara terbuka: mengurangi risiko kepunahan akibat bencana dan memastikan keselamatan satwa selama proses pemindahan.
Karena itu, keputusan mengenai habitat kedua badak Jawa perlu didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan, melibatkan para ahli, organisasi konservasi, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka seluruh aspek yang berkaitan dengan tata ruang dan aktivitas pertambangan di sekitar Ujung Kulon agar tujuan konservasi tidak menimbulkan kecurigaan baru.
Sebab, menyelamatkan badak Jawa bukan hanya soal memindahkan satwa ke tempat lain, tetapi juga memastikan habitat aslinya tetap terlindungi dan masa depan spesies langka tersebut benar-benar terjamin.
(Purwantiningsih)

























