SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan negara wajib melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sejak pemberangkatan, penempatan hingga pemulangan. Sebagai pahlawan devisa negara, PMI juga wajib diberdayakan saat pulang ke Indonesia.
Untuk itu kata Wakil Ketua Umum DPP PKB itu, Permenko PMK Nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, itu harus berpihak pada rakyat (PMI).
“Ini tugas berat BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) bagaimana Permenko itu berpihak pada rakyat,” tegas Jazilul dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘’Perlindungan dan Pemberdayaan Purna PMI’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Hadir dalam diskusi pembicara lainnya Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.
Jazilul mencontohkan ketika menjemput TKW Etty Binti Toyib yang bebas dari hukuman mati atas tuduhan meracuni majikan setelah pemerintah Indonesia membayar diyat atau denda berupa uang kepada ahli waris keluarga korban. Etty Binti Toyib yang dipenjara sejak 2002 dan baru tiba pada Senin (6/7/2020) di Bandara Soekarno Hatta.
Kasus teranyar adalah tewasnya anak buah kapal (ABK) asal Lampung Hasan Afriandi di kapal berbendera China Lu Huang Yuan Yu 118 pada Kamis (9/7/2020). “Jadi, tugas Pak Benny ini berat. Karena itu semua harus mendukung dan jangan sampai malah tertular para mafia yang selama ini nyaman dengan sindikat TKI. Padahal, Bung Karno sudah berpesan bahwa kita ini bukan bangsa buruh, dan jangan jadi kuli di negeri sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mengatakan Komisi IX yang membidangi masalah ketenakerjaan akan mendukung segala bentuk perhatian dan kepedulian bagi PMI di luar negeri.
Rahmad juga menegaskan komisi IX juga memiliki perhatian besar dalam mendukung BP2MI di bidang anggaran. “Kami akan berjuang agar penambahan anggaran yang diusulkan BP2MI bisa diwujudkan, ” ujarnya.
Kepala BP2MI Benny Ramdhani menegaskan pihaknya fokus memberantas sindikat dan mafia yang banyak merugikan para PMI. Alasannya, sejak dirinya dilantik menakhodai BP2MI pada 15 Juni 2020 lalu, banyak masalah yang dihadapinya dalam membela dan melindungi hak-hak PMI.
“Ketidakberesan data, banyaknya sindikat dan mafia, serta kewenangan lembaganya yang masih banyak bergantung dari Kementerian Tenaga Kerja, ” kata Benny.
Benny mengakui para mafia ini berlindung dibalik Permenko PMK Nomor 3 tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia. “Permenko itu dijadikan payung hukum. Karena itu, BP2MI akan menggugat Permenko dan akan deklarasi untuk melawan sindikat TKI pada 17 Juli mendatang,” tegas Benny.
Benny meminta dukungan Pimpinan MPR dan Komisi IX DPR RI, agar cita-citanya terlaksana. “Ini tugas berat, BP2MI tidak bisa sendirian. Yang pasti, ‘Bendera Merah Putih’ tidak boleh berkibar lebih rendah di bawah posisi bendera-bendera perusahaan yang selama ini mengambil keutungan secara ilegal,” tegas Benny.(DSK)
