SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada Kamis (18/6/2026) untuk membahas perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung percepatan normalisasi sungai pascabencana, khususnya terkait pengelolaan material hasil galian. Tercatat dari 137 sungai terdampak di tiga provinsi, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi dan 104 sungai masih dalam proses penanganan.
“Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga proses normalisasi sungai dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Menteri Dody.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya pascabencana seperti kayu dan material hasil galian. Menurutnya, kepastian regulasi diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.
“Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak. Selain percepatan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar setiap program berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” kata Menko Pratikno.
Selain penanganan sungai, Kementerian PU terus mempercepat pemulihan infrastruktur dasar di tiga provinsi terdampak. Hingga 17 Juni 2026, konektivitas nasional telah kembali pulih dengan 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak yang seluruhnya telah fungsional. Sementara untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari 2.421 ruas jalan daerah telah kembali fungsional dan 796 dari 1.181 jembatan daerah telah tertangani.
Pada sektor sumber daya air dan permukiman, Kementerian PU juga melakukan penanganan terhadap infrastruktur air baku dan air bersih, termasuk 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdampak yang seluruhnya telah kembali fungsional. Selain itu, pembangunan rumah hunian pascabencana telah mencapai 1.554 unit dari total kebutuhan di 18 lokasi. Dukungan pemulihan fasilitas umum juga terus dilakukan, di antaranya penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren terdampak yang telah selesai, serta pemulihan fasilitas kesehatan, peribadatan, kantor pemerintah, dan fasilitas olahraga.
Untuk memperkuat ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana lanjutan, Kementerian PU juga membangun bangunan pengendali sedimen (sabo dam) di wilayah terdampak. Total terdapat 111 unit sabo dam yang direncanakan di tiga provinsi, terdiri atas 97 sabo dam termasuk 12 sabo dam oprit serta 14 sand pocket. Selain itu, melalui Program Padat Karya Tunai (PKT), Kementerian PU turut mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak dengan realisasi anggaran Rp37,77 miliar yang melibatkan 6.165 tenaga kerja.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam penanganan pascabencana, terutama melalui pengerahan alat berat dan personel di lapangan sehingga proses pemulihan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.
“Kepada seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah, terutama yang sudah menerima alokasi anggaran penanganan bencana dari Kementerian Keuangan untuk tahun ini, kami harapkan untuk dapat lebih mempercepat pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masing-masing agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak dapat segera pulih kembali,” katanya.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana secara menyeluruh melalui prinsip build back better, dengan memastikan infrastruktur yang dibangun kembali lebih tangguh serta mampu mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
(Anton)
