SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Dalam upaya memperkuat pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menggelar media gathering dan diskusi terbuka dengan insan media. Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dari berbagai sisi, terutama pengawasan.
“Forum Ini Milik Kita Bersama”
Lolly menyampaikan, forum ini menjadi momen penting untuk berbagi pandangan dan catatan kritis antara Bawaslu dan media.
“Hari ini adalah forum kita. Mari kita refleksikan bersama. Perspektif teman-teman media sangat penting bagi Bawaslu untuk melihat apa yang perlu diperbaiki ke depannya,” ujarnya.
Lolly juga menegaskan, masukan dari media akan menjadi bagian dari laporan Bawaslu kepada Komisi II DPR RI, khususnya terkait efektivitas pengawasan selama Pilkada.
Data Rekomendasi PSU: Indikator Perbaikan
Dalam paparannya, Lolly membagikan data terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tindak lanjutnya:
– 180 rekomendasi PSU:
– 123 dilaksanakan.
– 26 tidak dilaksanakan karena perbedaan perspektif dengan KPU.
– 26 sedang menunggu keputusan KPU.
– Pemungutan Suara Susulan (PSSU): 33 rekomendasi, semuanya dilaksanakan.
– Pelanggaran Lain (PSS & PSL): Seluruh rekomendasi dilaksanakan.
Angka ini, menurut Lolly, menunjukkan tren positif dibanding pemilu sebelumnya. Sebagai contoh, Sulawesi Selatan yang pada Pilkada lalu mengeluarkan 69 rekomendasi PSU, kini hanya mencatat 13. Papua juga mengalami penurunan signifikan, dari sekitar 90 menjadi 30.
“Kerja teman-teman ad hoc makin baik, sehingga jumlah kesalahan yang harus dikoreksi lebih sedikit. Ini juga berkat upaya pencegahan yang efektif,” jelasnya.
Pencegahan dan Kolaborasi Jadi Kunci
Lolly menyoroti bagaimana kolaborasi antara Bawaslu, KPU, pemantau pemilu, dan saksi lapangan telah membantu meminimalkan pelanggaran. Ia juga mencontohkan peristiwa di Cianjur, di mana surat suara yang menempel hampir menyebabkan pemilih mencoblos dua kali. Berkat identifikasi cepat, surat suara kedua dianggap rusak, sehingga hak pilih tetap terjaga tanpa perlu PSU.
*“Pencegahan yang cepat di waktu yang tepat bisa menghindari pelanggaran besar. Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat,”* tambahnya.
Angka Pelanggaran Tetap Tinggi, Tapi Tertangani
Meskipun ada perbaikan, pelanggaran tetap terjadi. Hingga 1 Desember 2024, Bawaslu mencatat ada 2.500 laporan pelanggaran.
“Pelanggaran masih ada, tapi ini menunjukkan bahwa ada penindakan nyata oleh Bawaslu. Ini bukti kerja pengawasan tetap berjalan,” kata Lolly.
Ia juga mengapresiasi peran media yang terus mengawal isu-isu pengawasan.
*“Teman-teman media sudah membantu membuat pengawasan lebih efektif. Kadang kami tidak merespons karena takut salah tafsir, tapi kontribusi kalian sangat besar,”* ujarnya.
Harapan untuk Pilkada Mendatang
Menutup diskusi, Lolly mengajak media untuk terus memberikan masukan dan kritik konstruktif. Hal ini penting untuk memastikan Pilkada di masa depan semakin baik dan demokratis.
“Mari kita samakan cara pandang untuk kerja sama yang lebih kuat ke depan. Catatan kalian sangat berarti untuk Pilkada mendatang,” pungkasnya.
Kesimpulan
Forum media gathering ini menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan media dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan data pengawasan yang semakin baik, refleksi, dan kolaborasi yang terus diperkuat, Bawaslu optimistis Pilkada di masa depan akan berjalan lebih efektif dan transparan.
(Anton)
