SUARAINDONEWS.COM, Banda Aceh – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh memperbaiki manajemen anggaran. Mendagri mendorong agar proporsi dan komposisi anggaran di Aceh yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk belanja modal sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya melihat bahwa ini kesempatan untuk memperbaiki manajemen yang ada di sistem pemerintahan politik pemerintahan Aceh dalam rangka untuk perbaikan Aceh sendiri. Kita harus kembali pada spirit pada saat negara ini dibangun. Semua negara dibangun menurut filsuf Prancis teori pembentukan negara. Negara lahir untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan keadilan,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Gedung Anjong Mon Mata Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
Mendagri dalam kesempatan itu mendorong pemerintah di Aceh untuk memperbaiki manajemen dan proporsi anggarannya menjadi lebih baik. Dia memberikan contoh sebuah lembaga internasional yang memiliki proporsi 85 persen anggaran untuk program yang berkaitan dengan masyarakat, 14 persen untuk program mencari pendapatan lain, serta hanya 1 persen yang digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi.
“Sehingga impact-nya dari dana itu besar kepada masyarakat. Nah kita ke balik-balik, termasuk di Aceh kebalik semua. Akibatnya apa? Rakyat masyarakat kita banyak yang ingin menjadi pegawai negeri, pegawai negeri menjadi bertumpuk,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, tidak melarang generasi muda untuk menjadi pegawai negeri, tetapi kepala daerah harus mendorong mindset masyarakat untuk menjadi wirausahawan (entrepeneur) karena Aceh memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Langkah tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru.
“Bangun mereka untuk diberikan kemampuan-kemampuan agar mereka bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan baru,” tuturnya.
Apalagi, ungkap Mendagri, Aceh memiliki total anggaran nomor lima terbesar di Indonesia. Total anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Aceh dari tahun 2008 sampai tahun 2022 mencapai lebih dari Rp95 triliun. Dana tersebut harus memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Aceh, terutama daerah-daerah di Provinsi Aceh yang memiliki banyak penduduk miskin.
Dia menekankan, kepala daerah agar membenahi manajemen anggarannya, terutama bagi para penjabat (Pj.) kepala daerah di Provinsi Aceh.
“Saya minta pada frekuensi yang sama untuk bisa memperbaiki manajemen yang ada, menaikkan PAD, dan kemudian mendorong anak-anak muda ini supaya mereka berwiraswasta, berwirausaha. Upaya-upaya untuk membangun UMKM, harus dibuat kebijakan yang mudah, dipermudah. Kemudian ada insentif-insentif untuk memberikan bantuan kepada mereka,” tandasnya.
Spirit Perbaikan Kesejahteraan
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Rakor Pimpinan Daerah di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (22/12/2022) yang dihadiri Penjabat (Pj.) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, bupati/wali kota baik yang definitif maupun berstatus Pj. se-Provinsi Aceh, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, dan pihak terkait lainnya ini, sangat pengting digelar.
Sebab, hal ini sebagai konsolidasi bagi jajaran pemerintah di Provinsi Aceh, terutama setelah hadirnya para Pj. kepala daerah. Diketahui, Pj. kepala daerah akan memimpin jalannya pemerintahan hingga didapatkan pemimpin definitif hasil Pilkada 2024 nanti.
Mendagri mengatakan, hadirnya sistem otonomi daerah yang merupakan antitesis dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, merupakan bukti kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk mengurus urusannya sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan menyejahterakan rakyatnya.
“Kita juga melihat bahwa spirit di Aceh yaitu untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan adanya percepatan pembangunan itu ditandai dengan perdamaian, ini adalah sangat luar biasa,” kata Mendagri.
Mendagri menuturkan, hingga saat ini beberapa negara di dunia masih mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah keamanan di Aceh. Pasalnya, masih banyak negara-negara di dunia yang mengalami gejolak keamanan dan belum menghasilkan perdamaian.
“Sebetulnya nikmat yang paling indah bagi rakyat Aceh itu adalah nikmat keamanan, menurut pendapat saya,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, kondisi keamanan yang kondusif merupakan sesuatu yang berharga bagi suatu wilayah. Sebab, keamanan akan menjamin jalannya pembangunan yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat, termasuk jaminan bagi investor untuk berinvestasi.
“Kita tahu betapa mahalnya aman ketika kita tidak aman, siapa yang mau invest di Afganistan saat ini, Pak?” tanyanya kepada seluruh peserta rapat.
Oleh karenanya, ia berharap seluruh elemen masyarakat, diawali oleh kepala daerah dan pimpinan lainnya, untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman. Baginya, kestabilan politik dan keamanan akan sangat mempengaruhi kesuksesan pembangunan di suatu wilayah.
“Kita terus jaga the most important capital, modal terpenting untuk membangun Aceh itu adalah keamanan dulu,” tandasnya. (wwa)
