SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan membangun budaya literasi.
“TBM bukan sekadar tempat menyimpan buku. TBM merupakan infrastruktur literasi warga yang membuka ruang belajar, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau perpustakaan dan layanan pendidikan secara memadai,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9).
Menurut Lestari, langkah nyata harus segera diambil untuk menjaga keberlanjutan TBM yang selama ini tumbuh dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
“Jangan biarkan TBM mati perlahan karena kekurangan buku dan dukungan operasional. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir untuk memastikan ruang-ruang belajar masyarakat ini tetap hidup,” ujarnya.
Penelitian yang diterbitkan dalam ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat, Volume 4 Nomor 4, Juli 2026, memuat hasil survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi.
Hasil survei menunjukkan, 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak, sedangkan 39% TBM memiliki 30–60 pembaca remaja dan dewasa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa TBM masih dibutuhkan dan dimanfaatkan masyarakat.
Namun, tingginya minat masyarakat belum diimbangi dengan ketersediaan bahan bacaan. Dalam survei yang sama, 58% TBM menilai koleksi bukunya belum memadai, sedangkan hanya 18% yang menyatakan koleksinya memadai.
Lestari menilai, kesenjangan antara jumlah pembaca dan ketersediaan koleksi harus segera dijawab dengan kebijakan yang terencana.
“Minat membaca itu ada. Masyarakat datang dan anak-anak membutuhkan bahan bacaan. Persoalannya, ruang baca yang mereka datangi tidak memiliki koleksi yang cukup dan terus diperbarui,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun skema dukungan yang berkelanjutan bagi TBM. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pengadaan buku, tetapi juga peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan ruang yang layak, serta program literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut Rerie, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat TBM. Karena itu, dukungan terhadap TBM tidak seharusnya hanya bergantung pada program pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegasnya.
Selain dukungan pemerintah, Rerie mendorong keterlibatan dunia usaha, penerbit, perguruan tinggi, pegiat literasi, dan komunitas dalam kemitraan yang konkret.
Skema pendanaan TBM, tambahnya, dapat diperkuat melalui integrasi anggaran pemerintah pusat dan daerah, dana desa sesuai ketentuan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan fiskal yang masih membebani biaya produksi dan distribusi buku, termasuk beban pada bahan baku kertas, agar harga buku semakin terjangkau dan akses masyarakat terhadap bacaan bermutu semakin luas.
“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rerie menegaskan, keberadaan TBM merupakan aset penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat.
“Gerakan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling menunggu. Literasi adalah fondasi bagi lahirnya manusia yang mampu berpikir merdeka dan bangsa yang berdaulat,” pungkas Rerie.***
