SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyatakan keberatan dan menolak langkah Pemerintah yang memutuskan menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2021.
Penerimaan atau perekrutan tenaga pengajar dan guru tak lagi melalui jalur tes formasi CPNS, melainkan dialihkan lewat jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2021.
Sebagai Anggota Komisi pendidikan DPR, Ali Zamroni mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah untuk segera mencabut keputusan tersebut karena menolak adanya wacana penghapusan jalur CPNS bagi guru dalam seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saya akan sampaikan keberatan secara langsung aspirasi ini pada saat rapat kerja dengan kemendikbud setelah masa reses berakhir. Saya minta Pemerintah mengkaji kembali kebijakan guru yang tidak dimasukkan dalam formasi CPNS, ” ujar Ali Zamroni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Menurut Ali, tenaga pengajar atau guru dituntut tak hanya dari kemampuan mengajar saja, tetapi juga mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tak ada jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik.
“Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan kesejahteraan dan karir bagi para guru. Dengan demikian mereka bisa secara penuh mencurahkan hidup mereka untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik,” ujarnya.
Ali menilai skema penerimaan tenaga pengajar melalui PPPK tak cocok untuk para guru. Skema ini, menurut Ali, setiap tahun harus dievaluasi dan bukan bentuk 100 persen solusi untuk para guru honorer saat ini.
Ali berpendapat apabila saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru honorer dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara
“Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur aduk seperti ini,” katanya.
Politisi Gerindra ini menilai bahwa “Guru itu output-nya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. “Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan,” katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah ke depannya tidak akan menerima formasi guru sebagai PNS, tapi hanya menjadi PPPK. Langkah Pemerintah ini telah disetujui oleh Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Nadiem Makarim.
Kebijakan ini akan dimulai pada lowongan CPNS 2021. Meski begitu, guru yang saat ini sudah berstatus sebagai PNS akan tetap dipertahankan predikatnya hingga pensiun.(EK)
