SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian mengatakan, masyarakat jangan sampai menganggap bahwa vaksin dapat seketika menghentikan penyebaran Covid-19.
Vaksinasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat jangan sampai membuat masyarakat justru mengabaikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
“Narasi tentang vaksin ini jangan sampai nantinya membuat masyarakat menganggap setelah ada vaksin itu semuanya akan selesai, tidak, vaksin tidak akan seketika menghentikan Covid, vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin itu juga luput dari Covid,” ujar Tito Karnavian, Selasa (5/1/2021).
Tito mengatakan, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ditambah dengan mencegah kerumunan agar upaya pengendalian Covid-19 selama ini tidak sia-sia.
“Kita jangan sampai kendor mengenai 3M ini dan kemudian bukan hanya memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan secara benar dan sering, tapi kerumunan, ini bisa menjadi super spreader, percuma kita melakukan tracing nggak ada gunanya kalau sudah kerumunannya,” kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mengatakan, penyuntikan vaksin perdana rencananya dilakukan pada 13 Januari 2021 yang dipelopori Presiden Joko Widodo.
Kemudian program penyuntikan vaksin gratis diikuti secara serentak di 34 provinsi diawali dengan tiga kelompok, yaitu pejabat publik pusat dan daerah, pengurus Asosiasi Pofesi Tenaga Kesehatan dan Key Leader kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.
“Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun,” tutur Tito.
Tito meminta, kepala daerah turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin sertaproaktif mempersiapkan dan menyosialisasikan program vaksinasi. Penyuntikan pertama di tingkat daerah dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 15 Januari.
“Jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan,” jelas Tito. (wwa)
