SUARAINDONEWS.COM, Medan-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti di Pendopo Rumah Dinas, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Rabu (16/9) membicarakan sejumlah persoalan dan perkembangan pembangunan di Sumatera Utara.
Seperti laporan Gubernur Sumut terkait pertanyaan LaNyalla dan sejumlah Senator lainnya mengenai permasalahan pertanahan di Sumut. Dimana baik HGU dan eks HGU masih dalam proses. Tahun ini ditargetkan 30% selesai, ungkap Gubernur Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Musa Rajekshah.
Sedangkan terkait tanah Lapangan Udara Soewondo di eks Bandara Polonia Medan, disampaikan Gubernur sudah diputuskan untuk dipindah ke Kabupaten Langkat dan saat ini sedang dalam proses, tambah Edy.
Selain persoalan lahan dan tanah, LaNyalla juga menyinggung beberapa proyek strategis nasional di Sumatera Utara seperti Kaldera Toba, Rusunawa yang terintegrasi dengan KEK Sei Mangke, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Jalur Kereta Api Siantar-Parapat, LRT Mebidang dan Kawasan Olahraga Terpadu Sumut Sport Center.
Ketua DPD RI pun mendorong Pemprov Sumut untuk mencari cara guna meningkatkan volume ekspor Kopi Sumut yang masih memiliki peluang pasar dari 6 negara buyer, yakni Amerika, Jerman, Jepang, Korea, Belanda dan China.
Disamping itu, terhadap upaya DPD RI untuk memasukkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dalam revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Gubernur Edy sangat berharap dapat segera dilakukan.
“Kita punya perkebunan yang luas sekali, tapi tidak mendapat apa-apa sama sekali, hanya mendapat pajak tanah,” ujar mantan Pangkostrad TNI itu.
Sementara itu, Senator asal Sumut, Willem TP Simarmata meminta Pemprov Sumut meningkatkan perhatian kepada guru honorer, khususnya menyangkut penghasilan mereka yang masih jauh dari UMR. Menjawab hal itu, Edy mengungkapkan, Pemprov Sumut sudah berupaya, meskipun kemampuan APBD untuk pendidikan masih belum maksimal.
Sejak 2019, pihaknya telah menaikkan gaji guru honorer SMA dan SMK dari semula Rp40 ribu/jam menjadi Rp90 ribu/jam. Jadi kami harap guru honorer dapat gaji minimal sesuai UMR, katanya, seraya menambahkan bahwa subsidi SPP bagi pelajar SMA/SMK sebesar Rp.50 ribu/bulan/siswa.
Terkait penanganan Covid-19, Senator Sumut Badikenita Sitepu, mengingatkan pentingnya memperhatikan kepulauan Nias yang terbatas fasilitas kesehatannya di kepulauan tersebut. Apalagi sebelumnya, nol kasus, minggu ini telah terkonfirmasi 106 positif Covid-19.
Gubernur Edy menegaskan bahwa Pemprov Sumut sudah membuka posko di sana, untuk melakukan isolasi pada orang yang datang dari luar Kepulauan Nias. Kami juga melakukan penyekatan, meskipun bukan PSBB, di Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (Mebidang), paparnya.
Pemprov Sumut juga diingatkan untuk berupaya mencari terobosan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, mengingat potensi penurunan pendapatan pemerintah dalam APBN, akibat target pajak yang tidak terpenuhi, sebagai dampak dari melambatnya ekonomi.
“Ini menjadi masalah serius terhadap kemampuan transfer pusat ke daerah,” ujar Alirman Sori, ySenator asal Sumatera Barat.
LaNyalla, didampingi Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, serta empat Senator asal Sumatera Utara, Pdt. Willem TP Simarmata, Dedi Iskandar Batubara, Muhammad Nuh dan Badikenita Sitepu. Juga hadir Senator Fachrul Razi (Aceh) Alirman Sori (Sumatera Barat), Bustami Zainuddin (Lampung), Wa Ode Rabia Al Adawia (Sulawesi Tenggara), Sylviana Murni (DKI Jakarta) serta Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI yang juga Ketua PMI Sumatera Utara.(tjo)
