SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin bersama tim Otonomi Khusus (Otsus) DPR RI mengunjungi Provinsi Aceh untuk melihat dari dekat penggunaan dana Otsus di daerah berjuluk Serambi Mekkah itu. Kunjungan ini sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi DPR RI dalam menjalankan pengawasan. Azis berharap Dana Otsus bisa mensejahterakan masyarakat dan meminta agar Aceh yang telah diberikan kekhususan justru mengalami ketertinggalan.
“Dana Otsus harus sesuai peruntukannya. Jangan sampai Dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat tersebut justru membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran atau ketertinggalan, ” ujar Azis selaku Ketua Tim Otsus di Banda Aceh, Aceh, Senin (23/11/2020)
Azis berpendapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus meningkat, sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM di Aceh harus lebih berkembang. Ia menilai dana Otsus di Aceh tidak seperti di Papua, ada Dana Otsus masih terdapat desa stunting. “Untuk itu kita ke Aceh untuk melihat realisasi Dana Otsus Aceh, apakah penggunaan Dana Otsus sudah sesuai mekanisme dan dapat menyejahterkan masyarakat Aceh,” ucapnya.
Mantan Ketua Banggar DPR RI itu berharap agar setiap daerah yang menerima Dana Otsus dapat menjalankan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Provinsi harus membentuk single database agar lebih memudahkan para kepala daerah mengambil sebuah keputusan dan kebijakan untuk melakukan pembangunan.
“Nanti kita akan libatkan KPK dalam Dana Otsus, sehingga transparansi informasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja serta keuangan di lingkungan pemerintah daerah dapat menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang baik, ” kata Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.
Azis juga meminta agar program pembangunan infrastruktur yang dikerjakan di provinsi, kabupaten, dan kota dapat berkesinambungan dan sinergis dengan pemerintah pusat. Hal ini diperlukan agar apa yang menjadi harapan masyarakat luas dapat terwujud yaitu mensejahterakan masyarakat dengan dana Otsus Aceh.
“Aceh merupakan salah satu lumbung devisa seharusnya. Untuk itu, saya berharap Musrenbang harus dengan blue print yang sinkron antarprovinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga, apa yang dicita-citakan masyarakat Aceh dapat terwujud,” ujar politikus Partai Golkar itu.(ek)
