SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi VI DPR Lamhot Sinaga menilai akar dari berbagai masalah yang menimpa PLN dan menimbulkan kerugian di masyarakat saat masa Covid-19, merupakan wujud kultur korporasi yang tidak efisien. Komisi VI DPR RI akan melihat kinerja Dirut PLN selama satu tahun ke depan untuk mewujudkan implementasi perusahaan.
“Masalah pembengkakan tarif listrik hingga meteran usang untuk sebuah perusahaan seperti PLN sudah sangat primitif, ” ujar Lamhot usai rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Lamhot mengatakan dengan jumlah pelanggan 75 juta jika dikalikan untuk pencatat meteran primitif sebesar Rp3000, maka Rp 225 miliar, dan dikali 12 bulan berarti Rp 2,7 triliun. “Itu baru cost pencatatan, belum lagi cost kalibrasi atau terra. Belum lagi penggantian meteran itu setiap 5 tahun harus diganti,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini menyayangkan adnya potensi kehilangan profit sangat besar akibat adanya inefisiensi di dalam tubuh PLN. Untuk itu Lamhot meminta Dirut PLN untuk melakukan efisiensi secara gradual. Mulai dari digitalisasi pencatat meteran agar tidak menimbulkan kisruh di masyarakat belakangan ini.
“Masak kalah dengan startup-startup yang baru tumbuh kemarin. Jangan-jangan karena pencatatan yang sangat primitif ini, terjadi inefisiensi luar biasa sehingga membengkaklah subsidi yang akan dibayarkan pemerintah. Itu mata rantai yang harus kita putus,” ujar politisi dapil Sumut ini.
Lamhot mengatakan yang paling penting adalah visi dari PLN itu sendiri harus sudah mengarah kepada sebuah korporasi yang efisien untuk menghindari banyaknya keluhan dari masyarakat. “PLN juga harus memiliki akurasi data dan efisiensi. Jika itu bisa dilakukan, maka PLN akan banyak diuntungkan, ” katanya. (AM)
