Pemeriksaan empat perkara itu dijadwalkan berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, mulai 23 November hingga 1 Desember 2026. Keempatnya masing-masing tercatat dengan nomor perkara 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026.
Sebanyak 13 principal tercatat sebagai Pengadu dalam empat perkara tersebut. Sementara pihak Teradu terdiri atas tujuh pimpinan KPU RI dan lima pimpinan Bawaslu RI.
Sekretaris DKPP, Syarmadani, mengatakan pemeriksaan empat perkara akan dilaksanakan secara bersama. Namun, agenda persidangan dibagi dalam beberapa hari karena banyaknya pihak yang harus dimintai keterangan.
“Pihak Pengadu yang terbagi principal dan kuasa hukum saja berjumlah 35 orang. Belum lagi dengan Pihak Terkait dan Saksi yang akan dihadirkan. Hal ini membuat kami membuat penyesuaian tentang pelaksanaan sidang,” kata Syarmadani dalam keterangan resmi Humas DKPP.
Dari unsur KPU RI, pihak yang diadukan yakni Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin bersama enam anggotanya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita.
Adapun dari unsur Bawaslu RI, Teradu terdiri atas Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta empat anggotanya, yakni Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.
Dalam pokok aduan, para Pengadu mendalilkan adanya sejumlah persoalan dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Para Teradu dari KPU RI didalilkan tidak membahas substansi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 secara memadai dalam berbagai kegiatan penyusunan peraturan yang melibatkan pihak luar, termasuk uji publik, rapat dengar pendapat, dan harmonisasi.
Selain itu, Ketua dan Anggota KPU RI juga didalilkan tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu RI. Akibatnya, menurut dalil Pengadu, Bawaslu tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap berkas calon Wakil Presiden.
Persoalan lainnya menyangkut dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua dan Anggota Bawaslu RI didalilkan lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Seluruh materi tersebut masih berupa dalil aduan yang akan diperiksa dalam persidangan DKPP. Belum terdapat putusan yang menyatakan para Teradu terbukti melakukan pelanggaran etik dalam empat perkara tersebut.
Syarmadani menjelaskan, DKPP telah menetapkan empat agenda pemeriksaan yang dilaksanakan secara terpisah pada 23, 24, 25 November, dan 1 Desember 2026.
Pada 23 November 2026, sidang akan mendengarkan keterangan Pengadu sekaligus jawaban dari para Teradu.
Selanjutnya, pada 24 November 2026, DKPP akan mendengarkan keterangan Pihak Terkait. Tiga pihak yang dijadwalkan hadir yakni Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Agenda berikutnya pada 25 November 2026 adalah mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli, serta pemeriksaan alat bukti.
Sementara pada 1 Desember 2026, DKPP akan menggelar sidang pendalaman terhadap keterangan para pihak.
“Semua agenda yang berlangsung di hari yang berbeda itu akan dimulai pukul 09.00 WIB pada setiap hari pelaksanaan sidang,” ucap Syarmadani.
DKPP menyatakan telah memanggil seluruh pihak secara patut sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.
“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelasnya.
Syarmadani menambahkan, seluruh persidangan terbuka untuk umum. Masyarakat maupun wartawan dapat hadir langsung untuk memantau jalannya pemeriksaan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta.
Selain itu, DKPP menyediakan siaran langsung melalui akun YouTube resmi DKPP agar masyarakat dapat mengikuti proses persidangan secara terbuka.
Pemeriksaan empat perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut proses penyusunan regulasi pencalonan presiden dan wakil presiden, pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu, serta administrasi persyaratan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

























