SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (7/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Muzani diterima langsung oleh Ketua BPK RI Isma Yatun, didampingi anggota BPK RI Bobby Rizaldi, serta Sekjen MPR RI Siti Fauziah.
“Ini adalah silaturahmi yang sudah kita rancang beberapa minggu sebelumnya bersama Ibu Ketua BPK. Dan baru kali ini kami berkesempatan diterima oleh beliau bersama jajaran pimpinan BPK lainnya,” ujar Muzani kepada wartawan usai pertemuan.
Muzani menekankan pentingnya sinergi antar-lembaga tinggi negara untuk memperkuat posisi konstitusional dan stabilitas pemerintahan. Ia menilai bahwa kolaborasi antar-lembaga menjadi kunci memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kita meyakini bahwa berjalannya masing-masing lembaga negara sesuai konstitusi akan memperkuat posisi negara, pemerintah, dan lembaga itu sendiri,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Muzani dan Isma Yatun juga berdiskusi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muzani mengungkapkan bahwa BPK kini menghadapi tuntutan publik untuk meningkatkan keterbukaan dalam laporan keuangan serta efektivitas hasil pemeriksaan.
“Sekarang ini tuntutannya adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, dan makin efisien. Itu bagian dari upaya BPK untuk meningkatkan tugas dan perannya ke depan,” tegas Muzani.
Selain menyoroti aspek transparansi, Muzani juga memberikan sejumlah masukan strategis kepada BPK terkait peran lembaga tersebut dalam mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk sektor ketahanan pangan, energi, dan air.
“Pemeriksaan BPK harus bisa memberikan dorongan bagi efektivitas program pemerintah. Misalnya program ketahanan pangan, energi, dan air, itu harus berjalan efektif dengan dukungan hasil pemeriksaan yang tepat sasaran,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, keberadaan BPK sebagai lembaga audit negara memiliki posisi vital dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dijalankan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.
“Dengan pemeriksaan yang baik, BPK ikut menjadi bagian dari keberhasilan kita dalam proses berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
(Anton)
