SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan pesan penting dalam peringatan Hari Konstitusi 2025 sekaligus HUT ke-80 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Dalam pidatonya, Muzani menekankan pentingnya menjaga konstitusi sebagai landasan negara, meskipun sering kali dihadapkan pada keputusan-keputusan sulit.
Muzani mengingatkan agar semua pihak tidak mengabaikan konstitusi, meskipun godaan untuk melakukannya sering muncul. “Di tengah perjalanan bangsa, kita tidak boleh lengah karena sering dihadapkan pada godaan untuk mengabaikan konstitusi itu sendiri,” ujar Muzani.
Ketua MPR itu juga menyoroti bahwa sikap abai terhadap konstitusi sering terjadi ketika nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dipandang sekadar formalitas. “Dinamika konstitusi Indonesia sering membawa kita pada pelajaran berharga yang penuh dilema dalam perjalanan waktu,” tambahnya.
Muzani menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia mencerminkan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai perjuangan dan menjadi dasar untuk mewujudkan negara Indonesia yang modern. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan pertentangan antara kepentingan politik dan ideologi yang kadang memicu konflik di tingkat akar rumput.
“Sikap abai terhadap konstitusi menjadi ancaman serius bagi negara. Hal ini dapat merusak tatanan hukum dan pada akhirnya menghancurkan cita-cita luhur bangsa,” tegas Muzani.
Ia pun mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk tetap menjadikan konstitusi sebagai pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Untuk menghadapi ancaman ini, kita tidak bisa berdiam diri. Inilah makna strategis dari MPR,” tambahnya.
Peringatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk jajaran pimpinan MPR, Ketua DPR Puan Maharani, Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menag Nasaruddin Umar, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily.
Selain itu, hadir pula Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Jampidum Kejagung Asep Nana Mulyana, serta mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
(Anton)
