SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia sepakat menjalin kerja sama integrasi data perusahaan di bidang perdagangan secara online. Nota kesepahaman ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih dan Ketua KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani disaksikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Jakarta, Kamis (7/12).
“Nota kesepahaman ini bertujuan menjadi landasan kerja sama bagi Kemendag dan KADIN Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pengusaha Indonesia,” ungkap Mendag. Kerja sama meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) para pengusaha.
Dalam sambutannya usai MOU, Mendag Enggar mengemukakan, dengan telah adanya integrasi data ini, maka nantinya hanya anggota KADIN saja yang dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. “Apalagi kami juga telah mengeluarkan peraturan, gudang-gudang penyimpanan milik para distributor juga wajib didaftarkan. Itu sebabnya kalau ada pengusaha KADIN yang nakal, mereka (KADIN, red.) bisa mem black list, melalui keanggotaannya pada KADIN Indonesia,” paparnya.
Ia menambahkan, aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah, tidak bermaksud menghambat kegiatan dunia usaha, melainkan ingin menjadikan administrasinya menjadi lebih tertib. Ke depannya dunia usaha akan digandeng saat memutuskan berbagai kebijakan pemerintah. Bila sudah tergabung dalam wadah KADIN Indonesia, maka dalam pengambilan keputusan yang sudah ditetapkan, KADIN Indonesia akan bertanggung jawab mensosialisasikan kebijakan yang mereka sudah diikutsertakan dalam pengambilan kebijakannya.
Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara online. Melalui kerja sama ini, perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara online, otomatis mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan oleh KADIN. Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis.
“Kesepakatan ini menjadi langkah strategis yang diambil Kemendag setelah akhir Februari 2017 lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur penghapusan kewajiban pendaftaran ulang SIUP serta penyederhanaan prosedur TDP,” jelas Mendag. Menurut Mendag kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha maupun pemerintah. Database anggota KADIN secara otomatis akan menjadi database Kemendag. Data ini akan memudahkan pemerintah dan KADIN merumuskan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan perdagangan.
Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan P. Roeslani juga menyatakan, kerja sama data perusahaan di bidang perdagangan ini memudahkan dan menyederhanakan proses pengusaha Indonesia untuk menjadi anggota KADIN. “Kami cukup lama menantikan kesempatan ini dan hari ini menjadi momentum bersejarah bagi KADIN Indonesia,” ungkap Rosan. Menurutnya, hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sesuai keperluan dan kesepakatan secara terperinci.
Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Rosan berharap jumlah anggota KADIN akan bertambah dan secara organisasi KADIN akan semakin kokoh dan kuat. Sampai saat ini KADIN Indonesia sudah berada di 34 Provinsi, mencakup lebih dari 200 asosiasi perusahaaa dan lebih dari 500 kabupaten/kota seIndonesia. Sementara itu selain Dewan Pengurus Harian, untuk menunjang tugas-tugas KADIN Indonesia di tingkat regional dan internasional , sudah terbentuk 36 Komite Bilateral Luar Negeri.
Kerja sama meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) para pengusaha. Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara daring. Melalui kerja sama ini, data perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara daring, otomatis mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan oleh KADIN. Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis.(Nonie)
