SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan, aktifitas dan kebutuhan data di DPR RI untuk fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan sangat tinggi sekali. Data memiliki tiga aspek, yaitu volume, variasi, dan velocity. Ketiga hal itu sebagai unsur big data sudah terpenuhi oleh DPR RI,
“Dinamika datanya sangat kuat, karena data yang diperlukan di DPR itu tidak hanya data yang ada di dalam DPR sendiri, tetapi data-data yang dari kementerian dan masyarakat ketika berpartisipasi. Nah itu saya kira esensi data kita,” katanya saat menjadi pembicara di acara webinar dengan tema ‘Implementasi Big Data Dalam Mendukung Parlemen Modern’ yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian BK Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, (20/11/2020).
Sensi, biasa ia disapa melanjutkan, yang menjadi permasalahan saat ini terkait data-data tersebut adalah bagaimana mengelolanya, mengingat secara sarana, prasarana dan infrastrukturnya DPR RI sudah siap, hanya cukup menekankan kepada mindset Sumber Daya Manusia (SDM). Mengingat, imbuh Sensi, jika fasilitas bagus dan jumlah data melimpah, namun SDM-nya tidak tahu untuk mengoperasikan sistem terkait data tersebut, tentu hal ini akan percuma.
“Kita punya fasilitas bagus, data juga kita punya. Data kalaupun sudah ada di big data pun mau ngapain. Jadi artinya paling ditekankan ke depan adalah kesadaran akan data atau data minded yang dikembangkan atau dirasakan oleh SDM di Badan Keahlian,” tegas Sensi dalam webinar yang turut dihadiri Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar itu.
Dalam seminar tersebut, Sensi mengemukakan 10 value of service, di antaranya user oriented, professional oriented, information technology (IT), networking, dan entrepreneurship. User oriented adalah DPR RI harus menggunakan data tersebut untuk kepentingannya sendiri.
Sedangkan professional oriented adalah data-data yang ada digunakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya dalam hal ini BK DPR RI memiliki 5 pusat dan 5 jabatan fungsional besar, maka data-data yang ada dapat dimanfaatkan untuk riset sesuai fungsi dan unit kerjanya masing-masing.
“Sementara yang dimaksud dengan entrepreneurship adalah kebutuhan akan SDM yang inovatif, kreatif, dan proaktif, serta menjaga etika, ” katanya.(DSK)
