SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh terus ditingkatkan. Setelah Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, mulai 28 November hingga 11 Desember 2025, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) langsung mempercepat langkah di lapangan. Melalui BPJN Aceh dan BWS Sumatera I, tambahan alat berat kembali dikerahkan untuk memastikan akses masyarakat dapat segera dipulihkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya penanganan bencana yang cepat, tepat, dan menyeluruh. Arahan ini langsung direspons oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
“Kami memastikan seluruh jajaran teknis bergerak cepat. Prioritas kami adalah menjaga konektivitas, mengamankan lokasi terdampak, dan memastikan keselamatan warga,” ujar Menteri Dody.
Hingga kini, 31 unit alat berat telah dimobilisasi BPJN Aceh melalui tiga wilayah kerja:
PJN I: 2 loader, 4 excavator, 1 trado, 10 dump truck.
PJN II: 3 loader, 1 backhoe loader.
PJN III: 3 loader, 3 dump truck, 1 excavator, 1 grader, 1 crane, dan 1 mobil pickup.
Koordinasi dengan BPBD kabupaten juga menghasilkan sejumlah langkah tambahan.
Di Aceh Tenggara, satu unit alat berat tambahan akan tiba pada Jumat (28/11/2025) untuk pembersihan lumpur dan sampah banjir.
Dua unit alat berat telah berada di Kabupaten Pidie Jaya, dimobilisasi oleh BWS Sumatera I sesuai permintaan daerah.
Sementara itu, untuk Aceh Barat, satu unit alat berat tambahan segera digerakkan dari mitra kerja terdekat guna mendukung percepatan penanganan banjir.
Kepala BPJN Aceh, Heri Yugiantoro, menyebut perbaikan darurat dilakukan secepat mungkin untuk memulihkan mobilitas masyarakat.
“Penanganan darurat kami lakukan dengan cepat agar akses jalan dan jembatan yang terdampak dapat segera pulih, terutama jalur utama yang vital bagi mobilitas warga dan distribusi logistik,” ujarnya.
Tim BPJN Aceh dan BWS Sumatera I yang sudah berada di sejumlah titik terdampak kini fokus pada pembersihan material longsoran, normalisasi drainase, penanganan titik rawan, serta memastikan arus lalu lintas tetap lancar.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan di lapangan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, BPBD, BNPB, serta instansi terkait lainnya agar penanganan darurat berjalan cepat, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Anton)
