SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia, Anindito Aditomo, mengatakan Kurikulum merupakan salah satu alat penting dalam mendukung guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Kurikulum merdeka memberikan otonomi kepada guru untuk merancang jenis kurikulum yang tepat untuk disampaikan kepada siswa,” jelas Anindito Aditomo, pada acara Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Minggu (4/6/2023)
Anidito mengatakan, Kemendikbudristek terus mendorong dan memastikan semua guru untuk memahami subtansi kurikulum Merdeka dengan tepat. Pernyataannya tersebut disampaikannya pada saat sosialisasi kepada 100 orang perwakilan kepala sekolah dan guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang tersebar se-Kabupaten Gresik.
Selain itu juga dihadiri oleh Anggota Komisi X, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Zainuddin Maliki yang mengapresiasi terselenggaranya sosialisasi ini dengan baik.
“Kurikulum Merdeka kiranya dapat diimplementasikan sesuai filosofi pendidikan guna menciptakan generasi penerus yang berkarakter,” ujarnya.
Zainuddin, juga menyoroti komitmen pemerintah lewat Kemendikbudristek untuk memperkuat kompetensi dan kapabilitas guru di Indonesia. “Lewat guru yang otentik dan siswa yang memiliki karakter sejalan dengan IKM, kiranya dapat memberikan kontribusi positif ke dunia pendidikan di Indonesia,” tandas Zainuddin.
Sejalan dengan hal itu, Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, di tempat terpisah menanggapi bahwa Sosialisasi Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar sangat perlu dilakukan, karena kurikulum ini dirancang sebagai alat bantu guru dalam transformasi pembelajaran.
“Kurikulum ini juga menjadi kebahagiaan bagi guru, dalam artian para guru dan tenaga kependidikan di Indonesia diberi tempat yang luas untuk mengajar secara lebih kreatif dan inovatif,” tambahnya.
Namun menurut Hasan Basri, menjadi catatan penting dalam sosialisasi tersebut, perlunya keterlibatan para Anggota DPD RI di berbagai daerah. Alasanya, apabila terdapat kendala di daerah dapat langsung disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kemendikbudristek. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan dan mitra kerja Komite III DPD RI.
Ke depannya, Hasan Basri berharap perlu dilakukan evaluasi secara berkala, agar sasaran atau target kurikulum merdeka belajar dapat berjalan dengan efektif.
Menyikapi implementasi pelaksanaan sosialisasi tersebut, menurutnya sangat diperlukan bagi pendidikan, terutama dalam bidang advokasi.
“Bila belum menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar, kita akan semakin sulit menjadi dinamis dan beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha,” ujar Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara.
Dirinya meyakinkan, pembelajaran berbasis proyek yang diwadahi oleh Kurikulum Merdeka sangat sejalan dengan pendidikan vokasi. (Ahmad Djunaedi)
