SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengalihkan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mulai 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan layanan transportasi yang lebih mudah, efisien dan setara bagi seluruh warga Jakarta, termasuk masyarakat yang tinggal di Kepulauan Seribu.
“Kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu. Mulai tahun depan, dari seluruh kota maupun Kepulauan Seribu, transportasinya harus lebih mudah dan efisien,” kata Pramono, Minggu (9/8/2026).
Pramono mengatakan pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu nantinya tidak lagi berada di bawah Dishub DKI. Pengelolaan akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD), dalam hal ini TransJakarta.
“Pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini TransJakarta,” ujarnya.
Rencana tersebut membuat cakupan layanan TransJakarta tidak hanya berkutat pada transportasi darat. Perusahaan transportasi milik Pemprov DKI itu juga akan mengelola layanan transportasi laut yang menghubungkan wilayah daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.
Direktur Utama TransJakarta Welfizon Yuza mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah tersebut. Pengelolaan transportasi laut Kepulauan Seribu ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2027.
Rencana tersebut masih membutuhkan sejumlah persiapan, termasuk regulasi dan skema tarif layanan. Dengan demikian, tarif resmi transportasi laut yang nantinya dikelola TransJakarta belum ditetapkan.
Selama ini, layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dikelola melalui Unit Pengelola Angkutan Perairan di bawah Dishub DKI Jakarta. Layanan tersebut menjadi salah satu akses utama masyarakat Kepulauan Seribu untuk bepergian menuju wilayah daratan Jakarta.
Pengalihan pengelolaan diharapkan membuat layanan transportasi Kepulauan Seribu lebih terintegrasi dengan sistem transportasi umum Jakarta.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI memperluas akses transportasi publik sehingga masyarakat Kepulauan Seribu mendapatkan layanan yang lebih setara dengan warga Jakarta di wilayah daratan.
Gagasan mengenai transportasi laut yang dikelola TransJakarta sebenarnya bukan hal baru. Pramono sebelumnya pernah menyampaikan gagasan TransJakarta Laut saat masa Pilkada Jakarta 2024.
Kini, gagasan tersebut mulai diarahkan menjadi kebijakan konkret dengan rencana pengalihan pengelolaan layanan transportasi laut kepada TransJakarta pada 2027.
Dengan pengelolaan baru tersebut, masyarakat Kepulauan Seribu diharapkan memperoleh layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mudah diakses dan memiliki standar pelayanan yang lebih baik.
(Ginanjar Prio Wibowo)
