SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi II DPD RI asal Kalimantan Timur (Kaltim) RI Aji Mirni Mawarni mendesak pemerintah memberikan peran lebih kepada kaum perempuan upaya pelestarian lingkungan hidup.
“Perempuan itu detil dalam mengurus sesuatu, seperti uurusan rumah tangga sangat detil. Dan jika ada perempuan yang berperan dalam menjaga lingkungan berikan reward,” kata Mawar dalam Talksow Kaukus Perempuan Parlemen RI ‘Peran Strategis Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup ‘ dalam rangka memperingati Internasional Women’s Day di Selasar Gedung Nusantara V, Komplek Senayan Jakarta, Rabu (10/3/2021).
Menurut Mawar, perempuan tidak hanya mengurus masalah rumah tangga saja, tapi juga bisa dilibatkan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sebab, perempuan selalu berpikir pentingnya pendidikan bagi semua lapisan masyarakat.
“Jika mereka memiliki pendidikan, maka lingkungan akan terjaga dengan baik. Sekarang ini belum ada sinergitas dari perempuan yang jadi pejabat dengan perempuan di lapisan bawa untuk meningkatkan peran perempuan,” katanya.
Bahkan ia juga menyayangkan ketidakpedulian perusahan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam untuk menyalurkan dana CSR (Corporate Sosial Responsibility) bagi peningkatan kualitas SDM dan ekonomi perempuan.
“Kebetulan saya dari Kaltim. Kaltim itu bukan tanah subur, kalau dikeruk semua habis, lalu apa buat anak cucuk kita. Harusnya mereka memberikan CSR, tidak besar kok paling Rp 15 juta buat pelatihan untuk peningkatkan ekonomi keluarga atau membantu sertifikasi guru. Setelah dua kali sudah cukup,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Nur’aeni dari Fraksi PD. Ia menegaskan, perempuan bisa membantu pemerintah dalam menjaga lingkungan, namun perlu diperjelas dalam regulasi mengenai perannya.
“Kita beruntung, Ketua DPR (Puan Maharani, red) kita perempiuan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan (Siti Nurbaya Bakar, red) juga perempuan. Saya kira mereka bisa mendorong peningkatan angaran untuk perempuan dalam ikut serta pelestarian lingkungan,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Sementara Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamida mengatakan, selama ini perempuan selalu menjadi korban dalam kasus-kasus lingkungan seperti yang terjadi di Gunung Kendeng, Jawa Tengah dan banjir di Kalimatan Selatan (Kalsel).
“Agar tidak terus menjadi korban, perempuan harus melek politik, bisa membuat kebijakan dan menentukan kebijakan soal lingkungan. Selama ini perempuan itu selalu menjadi korban,: kata Luluk. (wwa)
