SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi I DPR RI Andreas Parera menegaskan jika ke depan Presiden Jokowi akan selalu dibenturkan dengan isu-isu PKI, anti Islam dan anti Ulama. Padahal itu imajinasi yang dimainkan oleh lawan-lawan politik.
“Tapi, kalau isu itu terus dibangun rakyat akan percaya. Dan, siapa yang akan memainkan isu itu, kita lihat nanti. Padahal pembangunam infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, pembangunan manusia sudah dirasa sampai ke luar Jawa, ” tegas Ketua DPP PDIP itu dalam diskusi ‘Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (20/10/2017). Hadir Waketum Gerindra Fadli Zon, Effenndy Simbolon (FPDIP), Syarif Hasan (Demokrat), dan lain-lain.
Andreas mengungkapkan hasil survei juga menunjukkan ketimpangan sosial ekonomi terus menurun, jaminn kesehatan sudah diikuti 9,2 juta jiwadan jumlahnya meningkat terus. Karena itu tantangan Jokowi ke depan adalah menghadapi isu-isu sosial yang imajiner, yang sengaja dimunculkan. Karena tak ada ruang lagi untuk mengkritik pemerintah.
“Tapi isu itu bisa bangun terus dengan opini dan persepsi Jokowi, yang buruk. Gejala dan indikator ini sudah menjadi isu.global dan kini sudah masuk ke indonesia,” ujarnya.
Sebagai antitesa terhadap pemerintahan Jokowi. Sehingga harus hati-hati terhadap persepsi tersebut karena dihadapkan langsung pada presiden. “Kalau Jokowi kerja-kerja, tapi mereka terus membangun isu negatif imajiner dan siapa yang memainkan? Kita lihat nanti,” katanya.
Sedangkan Fadli Zon mengatakan meski sudah tiga tahun berkuasa, kabinet kerja yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih belum seuai harapan mayoritas rakyat republik ini. “Masih banyak yang tak tercapai bahkan terjadi kemunduran. Secara ringkas bisa saya sampaikan kinerja pemerintah dalam banyak bidang sebenarnya sangat mengecewakan,” katanya.
Fadli mencatat pertama, dalam bidang demokrasi. Di masa Presiden Joko Widodo Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04. Angka itu kemudian terus turun menjadi 72,82 (2015), dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016).
“Menurut BPS, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya 3 aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. Indikator ketiganya turun semua,” ujar Fadli Zon.(Bams/EK)
