SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali yang mensyaratkan penumpang pesawat wajib tes polymerase chain reaction (PCR) menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah menjelaskan secara gamblang terkait aturan wajib PCR sebagai syarat bebas Covid-19 bagi penumpang moda transportasi pesawat.
“Saya memahami suara batin masyarakat, apalagi saat diupayakan penyesuaian-penyesuaian dengan dibuka wisata dan lainnya,” katanya saat menjadi narasumber pada diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Menyoal Aturan Penumpang Pesawat Wajib PCR’, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selasa (26/10/2021). Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Bila tidak dijelaskan secara benar, Rahmad khawatir akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada nuansa bisnis dari kebijakan ini. Karena begitu ada kewajiban PCR, serta merta banyak labolatorium yang menyediakan jasa PCR dan lembaga yang memberikan izin.
“Ini menjadi kurang bijak, sehingga menimbulkan stigma masyarakat terhadap laboratorium adalah hanya untuk kegiatan bisnis,” kritik politisi PDIP.
Sedangkan Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mempertanyakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 itu dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Menurut saya, instruksi Mendagri Nomor 53 itu merupakan kebijakan yang mundur. Sisi lain pandemi sudah melandai dan kesadaran masyarakat akan vaksinasi sudah mulai banyak, mereka sudah merasakan bahwa vaksinasi itu meningatkan imunitas mereka,” kata Neng Eem.
Menurut politisi PKB ini, syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat tidak diperlukan lagi. Sebab, pemerintah sudah menggelar vaksinasi secara masif dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat layak terbang calon penumpang.
Selain itu, persyaratan PCR bagi penumpang pesawat terbang berpotensi kembali menurunkan minat masyarakat untuk memilih moda transportasi udara.
Neng Eem menyebut momentum landainya pandemi harusnya dijadikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Khususnya, sektor penerbangan sebagai salah satu sektor terdampak akibat pandemi Covid-19.
Mengutip Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), ia mengatakan industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah tahun terakhir.
“Angka tersebut setara dengan keuntungan selama 9 tahun untuk industri penerbangan secara global,” jelasnya.
“Jadi berat juga, apalagi tidak semua orang bisa masuk industri penerbangan, ditambah lagi dengan persyaratan adanya PCR padahal sebelumnya ada antigen, kenapa saat pandemi melandai justru diwajibkan PCR,” sambung legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat III tersebut.
Neng Eem menambahkan, sebelumnya harga PCR berkisar dari harga Rp900.000 berlaku selama 14 hari. Namun, sekarang harga PCR antara Rp490.000-Rp500.000 ribu tetapi masa berlaku hanya 2×24 jam.
“Inikan sama saja, jadi jangan sampai harga PCR dikurangi, namun masa berlakunya dipersempit lagi. Kasihan masyarakat kita ini masih sulit,” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (wwa)
