SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) segera menyelesaian pembaharuan (renewal) nota kesepahaman (MoU) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korsel melalui skema employment permit system (EPS). Kesepakatan percepatan finalisasi renewal tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat menerima Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Korea, Im Seo-Jeong di Kantor Kemnaker, Kamis (16/1/2020).
“Pemerintah telah menyampaikan counter-draft MoU EPS kepada Menaker Korsel, pada September 2019 melalui saluran diplomatik dan finalisasi pembaharuan MoU EPS, pihak Korsel secara prinsip setuju untuk digelar pertemuan teknis bilateral pada akhir pertengahan Februari 2020 di Korea, ” kata Menteri Ida.
Menaker Ida yang didampingi oleh Dirjen Binapenta & PKK Aris Wahyudi; Dirjen PHI & Jamsos, Haiyani Rumondang, Plt.Dirjen Binwasnaker, Karo Kerja Sama Luar Negeri Indah Anggoro Putri dan Direktur PPTKLN Eva Trisiana, menyatakan melalui bilteral meeting pada Februari 2020 nanti, juga dibahas peningkatan perlindungan sekaligus evaluasi penempatan bagi PMI yang bekerja di Korsel melalui skema EPS selama ini.
“Kita komitmen meningkatkan pelindungan, sehingga substansi Mou EPS tersebut nantinya ada penambahan-penambahan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan PMI. Secara substansi kedua pihak sudah oke, maka akan kita segerakan untuk diselesaikan. Semoga EPS ini dapat segera ditandatangani untuk menjamin perlindungan lebih baik bagi pekerja migran kita di Korsel,” kata Menaker Ida.
Tim Pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari Kemnaker,BNP2TKI dan Kemlu dalam pertemuan bilateral nanti guna memastikan dubstansi MoU, baik dari aspek teknis maupun legal drafting benar-benar menjamin perlindungan PMI
Menaker Ida mengungkapkan perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korsel sendiri telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim, termasuk Indonesia.
“Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak,” ujarnya.
“Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa berlakunya. Dengan adanya regulasi PMI yang baru ini, maka perlu adanya adjustment, ” lanjut Menaker Ida.
Menaker Ida menjelaskan melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korsel sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel. Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan perlindungan PMI di Korsel.
“Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi, jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan, ” kata Menaker Ida.
Terkait hal ini, Menaker mengusulkan kepada pihak Korea untuk membuka kesempatan bagi PMI di sektor jasa, mengingat ‘supply’ CPMI di sektor ini cukup kompetitif. Menanggapi hal ini, pihak Korea akan mempertimbangkannya secara serius.(DSK)
