SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Polemik rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, semakin memanas. Setelah Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menyatakan penolakan keras, Partai Golkar menegaskan tetap mendukung penuh usulan tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai pernyataan Ribka yang menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” adalah penilaian emosional yang mengabaikan fakta sejarah. Menurut Idrus, warisan pembangunan dan stabilitas yang ditinggalkan Soeharto tidak bisa dihapus karena perbedaan pandangan politik.
“Golkar tidak akan mundur satu langkah pun. Jasa Pak Harto bagi bangsa ini nyata, tidak bisa dihapus dari sejarah. Perdebatan boleh terjadi, tapi fakta sejarah tidak bisa dibantah,” ujar Idrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Sebelumnya, Ribka Tjiptaning secara tegas menolak rencana pemberian gelar tersebut. Ia bahkan menyebut Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena dinilai sebagai pelanggar HAM berat.
“Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Apa sih hebatnya Soeharto itu sebagai pahlawan, hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Pernyataan Ribka tersebut langsung mendapat respons keras dari Golkar. Idrus menilai komentar itu tidak proporsional terhadap sejarah bangsa.
“Kami hormati pandangan Bu Ribka dan teman-teman yang menolak, tapi jangan menutup mata terhadap kontribusi besar Pak Harto. Stabilitas nasional, pertanian, industrialisasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi modern dimulai di era beliau,” kata Idrus.
Ia menambahkan, tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun menolak gelar pahlawan dengan alasan politik menunjukkan ketidakobjektifan dalam melihat sejarah.
“Sejarah tidak bisa dihapus dengan emosi politik. Kalau kita ingin adil, lihatlah secara utuh — ada sisi kelam, tetapi juga ada kontribusi besar terhadap kemajuan Indonesia,” tegasnya.
Polemik ini menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (3/11/2025). Dalam pertemuan itu, Golkar resmi menyampaikan aspirasi agar Soeharto dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Bapak Presiden menerima aspirasi dari Golkar tentang permohonan agar Pak Harto menjadi Pahlawan Nasional,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo merespons positif dan akan mempertimbangkan usulan tersebut melalui mekanisme pemerintah.
Dari data Kementerian Sosial, Soeharto masuk dalam daftar 40 tokoh yang diusulkan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Namun, usulan tersebut menjadi yang paling kontroversial, memicu penolakan lebih dari 500 akademisi, aktivis HAM, dan tokoh masyarakat yang menilai pelanggaran HAM dan praktik korupsi di era Orde Baru belum pernah dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Menanggapi itu, Idrus kembali menegaskan Golkar menghormati perbedaan pandangan, namun menyerukan agar sejarah dilihat secara utuh dan proporsional.
“Kami hormati yang menolak, tapi jangan abaikan fakta sejarah. Penghormatan terhadap jasa Pak Harto bukan glorifikasi, tapi pengakuan terhadap bagian penting perjalanan bangsa ini,” tutupnya.
Dengan sikap tegas tersebut, Golkar tampak siap mengawal penuh usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto, meski gelombang penolakan publik semakin menguat.
(Anton)
