SUARAINDONEWS. COM, Jakarta -— Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan memberdayakan kelompok rentan di Indonesia.
Berbagai program pemberdayaan dijalankan melalui kemitraan dengan pemerintah selama 2025, bersama dunia usaha, dan organisasi sosial sebagai bagian dari delapan program Asta Bhakti DNIKS. “Selama satu tahun terakhir, kami terus berkolaborasi dengan berbagai organisasi sosial dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial, terutama melalui pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat,” kata Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie dalam sambutan peringatan HUT ke-59 DNIKS di Gedung Aneka Bhakti, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
Gus Choi-sapaan akrabnya mengatakan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. “Salah satu fokus kami adalah meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas agar memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya lagi.
Menurut Gus Choi, ribuan penyandang disabilitas telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan DNIKS, termasuk pelatihan pemanfaatan telepon pintar sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kemandirian ekonomi.”Kaum disabilitas sudah sekian ribu yang kami latih bagaimana memanfaatkan telepon genggamnya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan mereka. Ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mandiri secara ekonomi,” katanya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan berbagai program tersebut tidak dilakukan sendiri. DNIKS membangun kemitraan dengan sejumlah organisasi sosial, kementerian, pemerintah daerah, serta sektor swasta guna memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan. “Hal ini merupakan bagian dari upaya pemberdayaan agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mandiri secara ekonomi,” terangnya.
Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam program tersebut antara lain Japfa, Indofood, DNI, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Yang jelas, bahwa kolaborasi multipihak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung agenda pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata.”Kami percaya bahwa persoalan kesejahteraan sosial tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat agar program pemberdayaan benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi kontribusi DNIKS dalam memperkuat kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), khususnya melalui peningkatan mutu pelayanan, akreditasi lembaga, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. “Terima kasih kepada DNIKS yang telah berpartisipasi menghadirkan LKS yang kredibel melalui berbagai upaya nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan, baik melalui akreditasi lembaga maupun peningkatan kualitas sumber daya manusianya,” ungkapnya.
Lebih jauh Gus Ipul-sapaan akrabnya menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong seluruh LKS agar mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga setiap warga yang membutuhkan memperoleh hak atas perlindungan, penghormatan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial secara optimal.
Menurut Gus Ipul, Kementerian Sosial juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai wilayah.
Ke depan, lanjutnya, profesionalisme LKS harus menjadi standar yang tidak dapat ditawar. Karena itu, seluruh lembaga diharapkan menerapkan tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap para penerima layanan.”Ke depan kita ingin LKS benar-benar profesional. Tidak boleh ada lagi LKS yang melakukan penyimpangan, terutama kekerasan seksual maupun kekerasan fisik terhadap mereka yang dilayani,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengingatkan agar lembaga kesejahteraan sosial tidak dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Menurut dia, seluruh aktivitas LKS harus berorientasi pada pelayanan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peringatan HUT ke-59 DNIKS menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan organisasi sosial dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui penguatan kualitas LKS dan perluasan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab berbagai tantangan sosial di masa mendatang.
(Anton)
