SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Phillip Taula bersama Jacquie Dean dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru serta delegasi lainnya
Pertemuan ini dilakukan sebagai upaya penguatan kerja sama strategis di bidang transisi energi, pembangunan rendah karbon hingga kolaborasi dalam pengembangan sumber daya alam panas bumi atau Geothermal.
Kepada delegasi dari Selandia Baru, Eddy Soeparno menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Selain itu, Indonesia juga berupaya mewujudkan Ketahanan Energi, Air, hingga Pangan.
“Semua kebijakan menuju target pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional akan dilakukan dengan menerapkan prinsip berkelanjutan untuk mencapai Net Zero Emissions tahun 2060 mendatang,” kata Eddy.
Dalam diskusi tersebut, Eddy menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga angin, energi surya dan khususnya Panas Bumi atau Geothermal. Apalagi Indonesia dan Selandia Baru diketahui memiliki sumber daya Geothermal yang berlimpah.
Secara khusus, Eddy berharap Indonesia dan Selandia Baru bisa saling berkolaborasi agar pengembangan sumber-sumber Geothermal di Indonesia, bisa dikembangkan secara cepat dengan dukungan teknologi dan pengalaman dari Selandia Baru.
“Indonesia memiliki potensi sumber daya Geothermal hingga 24 GW namun yang termanfaatkan baru sekitar 10 persen. Sementara kita juga memahami bahwa Selandia Baru memiliki sumber daya Geothermal yang berlimpah dan sampai saat ini berkontribusi hingga 80 persen dalam pasokan listrik disana,”
“Pencapaian Selandia Baru ini harapannya bisa diikuti oleh Indonesia dengan transfer of knowledge, transfer of information hingga berbagi pengalaman untuk memaksimalkan potensi Geothermal,” lanjutnya.
Anggota DPR RI Komisi XII ini juga menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan rendah karbon ditentukan salah satunya oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas negara dan lintas sektor.
“Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan rendah karbon ditentukan salah satunya dari kemampuan membangun kolaborasi lintas negara, lintas sektor, dan lintas kepentingan. Kami di MPR RI akan terus mendorong terbentuknya kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan demi masa depan generasi mendatang,” tutup Eddy.
(Anton)
