SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan cerita menarik tentang masa lalunya yang dimulai dari profesi sebagai juru parkir sebelum akhirnya dipercaya menjadi menteri di Kabinet Prabowo Subianto. Saat rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Pigai menyampaikan kebanggaannya atas perjalanan panjang kariernya yang membawanya ke posisi saat ini.
“Nama saya sudah dikenal di seantero Republik, tapi sekarang saya ingin dikenal bukan hanya sekadar terkenal, tapi karena visi dan misi yang saya bawa untuk negara ini,” ungkap Pigai pada rapat, Kamis (31/10).
Karier dari Bawah hingga ke Puncak
Dalam rapat perkenalan dengan anggota DPR, Pigai menceritakan pengalamannya memulai karier dari nol sebagai pegawai honorer. Ia bahkan sempat bekerja sebagai juru parkir di Depnakertrans Kalibata, Jakarta, sebelum akhirnya diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari situ, Pigai naik pangkat perlahan hingga menjadi staf, menjabat berbagai posisi struktural dan fungsional, sampai dipercaya sebagai pimpinan Komnas HAM, dan kini sebagai Menteri HAM.
“Saya dulu tukang parkir di Depnakertrans Kalibata, lalu jadi honorer, kemudian CPNS, hingga akhirnya diangkat sebagai PNS. Perjalanan panjang itu saya syukuri karena menempa saya hingga ke titik ini,” jelasnya di hadapan para anggota DPR.
Rencana Kerja dan Usulan Anggaran
Rapat kerja perdana antara Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR ini juga dijadwalkan untuk memaparkan rencana kerja Kementerian HAM ke depan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah usulan Pigai mengenai anggaran kementeriannya yang mencapai Rp 20 triliun. Menurut Pigai, anggaran besar tersebut diperlukan untuk membawa perubahan berarti dalam memperjuangkan HAM di Indonesia.
“Saya bangga ketika usulan ini menuai pro dan kontra. Ini karena saya ingin membuat terobosan besar demi membangun bangsa ini. Mengangkat isu HAM ke tempat yang seharusnya, menjadi prioritas nasional,” kata Pigai.
Menanggapi Kritikan
Pigai juga menanggapi kritik terkait usulannya itu dengan santai. Ia menegaskan bahwa tuntutannya adalah bagian dari upaya memperjuangkan HAM di Tanah Air. Bagi Pigai, sebagai pembela HAM, usulan anggaran besar itu wajar untuk mencapai visi kementeriannya.
“Mungkin bagi sebagian orang, anggaran itu dianggap menggemparkan, tapi bagi kami yang bekerja di bidang HAM, ini hal biasa yang diperlukan untuk perubahan nyata,” lanjutnya.
Rapat perkenalan ini memberikan pandangan baru tentang sosok Natalius Pigai, yang telah melalui perjalanan panjang hingga menduduki jabatan menteri. Bagi Pigai, posisinya kini adalah kesempatan untuk membawa perubahan besar bagi HAM di Indonesia.
(Anton)
