SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika meminta kepada Pemerintah agar tidak mewacanakan kepada publik bahwa akan mencabut subsidi, sebelum membicarakannya dengan DPR RI. Penyampaian subsidi energi dikhawatirkan hanya akan membuat gaduh mengingat persoalan subsidi energi adalah menyangkut tentang kebutuhan masyarakat banyak
“Karena nanti hasilnya hanya akan membuat gaduh saja, tetapi hasilnya tidak ada. Di masa pandemi Covid-19, Pemerintah jangan lagi menambah beban rakyat, terlebih khususnya rakyat kecil, ” kata Kardaya melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (28/6/2020)
Terkait masalah subsidi, Kardaya mengakui seringkali terjadi kebocoran. Namun semaksimal mungkin kebocoran itu ditekan agar tidak menjadi masalah yang besar. “Saya berharap agar subsidi energi ini jangan diubah hingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga, baik itu subsidi listrik, subsidi elpiji 3kg, dan lain sebagainya,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerinda itu.
Seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Kardaya mengatakan subsidi energi itu ditujukan untuk masyarakat kecil. “Kalau ada yang mengatakan bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran, justru subsidi listrik jauh lebih tepat sasaran bila dibandingkan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), ” ujarnya.
Sementara itu, terkait subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite, Kardaya menyatakan bahwa ada wacana Premium dan Pertalite akan dihilangkan. Baginya hal itu tidak ada masalah asalkan BBM yang dijual untuk rakyat harganya murah.
“Kalau seandainya Premium dan Pertalite dihilangkan, saya berharap Pertamax harganya diturunkan. Jadi nanti biar dihitung oleh Pemerintah mana yang lebih baik, Karena kalau kita mensubsidi Premium jelas hal itu sama dengan mensubsidi barang yang merusak lingkungan dibandingkan dengan Pertamax,” ujarnya.
Sedangkan menyangkut subsidi solar, Kardaya berpendapat solar bersubsidi harus disalurkan BUMN milik negara yakni Pertamina dan penyaluran yang dilakukan oleh pihak swasta sebaiknya ditinjau kembali aturannya. Menurutnya hal tersebut sangat aneh kalau barang bersubsidi tetapi penyalurannya dilakukan oleh pihak swasta. Apalagi pihak swasta tersebut juga menyalurkan solar yang tidak bersubsidi.
“Penyaluran itu akan menyulitkan pengawasannya. Saya mengusulkan agar solar bersubsidi di salurkan 100 persen melalui Pertamina. Dengan demikian kita bisa lebih mengawasinya, karena Pertamina 100 persen adalah milik negara,” ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu.(AM)
