SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun optimistis Provinsi Maluku akan tangguh menghadapi krisis global tahun 2023 mendatang. Namun, ia memberikan catatan ketangguhan ini akan terwujud jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling bersinergi mengelola sumber daya di Provinsi Maluku secara tepat guna dan tepat sasaran.
“Saya masih sangat optimistis bahwa daya tahan masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Maluku ini resource base economy-nya jadi salah satu yang menopang daya tahan (untuk menghadapi krisis global 2023). Negara kita memiliki dua musim sehingga tidak memerlukan energi besar, lalu daya pangan dari produk lokal bisa diandalkan, dan sistem sosial kita yang saling bergotong-royong. Saya yakin Indonesia bisa bertahan,” ucap Misbakhun, Kamis (19/12/2022).
Selain sumber daya alam, Politisi Partai Golkar itu berharap sumber daya manusia, terutama masyarakat yang berada di Provinsi Maluku, bisa turut memberdayakan potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan bersama.
Sehingga, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku bisa diiringi dengan penekanan persentase tingkat kemiskinan yang kini sekitar 15 persen.
“Indonesia yang maju juga ditopang oleh Maluku yang maju. Jadi kemajuan itu yang saling melengkapi. Inilah harapan saya ke depan. Kemiskinan di Maluku menjadi salah satu yang tertinggi, walaupun sekarang ada hal yang sangat bagus yaitu pertumbuhan ekonomi Maluku itu dari atas pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 6 persen,” tuturnya.
Memang, Misbakhun mengakui ada sejumlah tantangan yang kini dihadapi oleh Provinsi Maluku. Di antaranya, masih minimnya masyarakat mengakses sektor pelayanan keuangan, infrastruktur yang belum memadai, dan teknologi yang belum merata.
Terdiri dari 1.340 pulau yang terhubung oleh 92,4 persen lautan, baginya, harus ada sinergi yang baik antar stakeholder untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini.
“Nah, inilah yang menjadi tantangan sektor keuangan maka banyak yang bisa disumbangkan. Bagaimana masyarakat diberikan akses terhadap kredit-kredit usaha rakyat, kemudian kredit usaha rakyat sektoralnya seperti apa? Perlu dukungan infrastruktur dan teknologi juga. Lalu, sektor perikanan, sektor pertanian ini juga harus dikuatkan,” tandas Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.
Peningkatan Kesejahteraan
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Maluku harus diiringi oleh peningkatan kesejahteraan setiap lapisan masyarakat. Sebab, bias dalam menginterpretasikan persentase pertumbuhan ekonomi, khususnya di Provinsi Maluku harus dihindari.
Pasalnya, jika hanya mengukur kesejahteraan masyarakat lewat pertumbuhan ekonomi saja, dikhawatirkan program kerja yang dibuat oleh pemerintah hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi antar masyarakat.
Ia menyayangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 6.01 persen, namun tidak sejalan dengan semakin tingginya persentase tingkat kemiskinan sebesar 15,97 persen.
“Pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan keutuhan. Kita (Komisi XI DPR RI) minta kepada otoritas lokal di sini mencari tahu penyebabnya apa. Jangan sampai semua pertumbuhan ekonomi itu kita anggap gambaran terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat malah, menimbulkan bias. Ini nih yang harus kita hilangkan,” ucap Hafisz.
Sehingga, Politisi PAN itu meminta Pemerintah Pusat melalui Lembaga National Single Window (LSNW) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempertimbangkan kebijakan dalam mengalokasikan dana perimbangan. Seharusnya, jelas Hafisz, dana perimbangan tidak hanya dilihat dari variabel pertumbuhan ekonomi saja.
“Untuk memperbaiki ini, memang memerlukan effort yang sangat besar. Maka dari itu, saya mengimbau kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dana perimbangan pusat ke daerah itu harus juga dilihat kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang harus kita berikan. Jangan hanya berdasarkan, ‘oh kamu harus 1 persen’, jangan kita pakai ukuran-ukuran seperti itu lagi,” tandas Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu. (wwa)
