SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) belum mencapai titik temu terkait pembiayaan ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan naiik hingga Rp 69, 2 juta per jemaah.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyebut ada beberapa item pembiayaan haji yang belum disepakati bersama.
“Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban jamaah, sudah sampai di titik maksimal,” ungkap Marwan dalam Konferensi Pers usai rapat kerja dengan Dirjen Haji dan Umrah Kemenag di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) malam.
Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, kata dia, besaran Bipih sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta.
Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, sudah diperoleh angka sampai Rp90,2 juta. “Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, sudah sampai di angka Rp 49 juta,” katanya.
Menurut Marwan, Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Kendati demikian, ia menyebutkan masih ada 3 komponen biaya haji yang masih bisa dikurangi, yaitu akomodasi perhotelan, biaya katering serta layanan masyair.
Lebih lanjut, Marwan menyampaikan paling tidak dalam rapat kerja lanjutan besok akan ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja.
Mengingat ada tiga item yang akan dibahas yaitu akomodasi, konsumsi maupun masyair, Marwan optimistis akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat terkait pelayanan jamaah haji.
Dengan catatan, tidak ada penurunan pelayanan, baik itu hotel tetap berada di sentra-sentra yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan.
Demikian juga masyair. “Kita meminta bahwa layanan di Armusna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) itu tetap dalam keadaan baik,” katanya.
“Kami memohon maaf kepada jamaah, belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji,” imbuh Marwan.
Di waktu yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengungkapkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba melakukan revisi kembali terhadap beberapa komponen biaya haji.
“Termasuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi di sana dengan harapan, mudah-mudahan besok tanggal 15, kita sudah menemukan kesepahaman,” kata Ashabul.
Politisi PAN ini berharap pemerintah sudah mengkaji ulang komponen biaya haji. Dalam hal ini, Komisi VIII meminta pemerintah komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam fasilitas penyelenggaraan haji di Arab Saudi.
“Yang pasti Insya Allah kami Komisi VIII punya komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan jemaah haji tahun ini yang berjumlah 221.000 yang sudah antre kurang lebih 10 tahun. Insya Allah semua bisa berangkat dengan biaya Bipih yang terjangkau,” pungkas Ashabul Kahfi.
Tidak Kena Dampak
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan jemaah haji yang sudah lebih dahulu melunasi biaya haji tidak akan terkena dampak perubahan biaya haji tahun 2023.
Ia menyampaikan hal itu juga berlaku bagi jemaah yang sempat tertunda keberangkatannya karena berbagai alasan tapi sudah lunas.
“Ada tadi saya usulkan di panja dan disetujui, untuk yang lunas tunda tahun 2020, sekitar 84 ribu jemaah itu tidak ada lagi penambahan biaya, jadi tidak ada lagi perubahan bagi yang lunas tunda 2020 sekitar 84 ribu jemaah tidak ada lagi penambahan biaya,” kata Yandri.
“Termasuk 2021 tidak juga yang sudah lunas tunda, tapi kan hanya sedikit, yang banyak 2020 kan, karena umur, karena 50% kuota, jadi tidak kita kenakan tambahan biaya,” tambahnya.
Yandri beralasan jemaah yang sudah lunas tidak bisa diberi beban biaya lagi. Dia juga memastikan perubahan biaya hanya berlaku pada 2023.
“Dari nilai manfaat, karena mereka sudah lunas kan namanya lunas tidak bisa lagi nambah. Khusus tahun 2020 yang sudah lunas tunda, yang tahun 2023 normal, 2022 yang belum lunas normal. Yang lunas tunda tidak ada lagi penambahan biaya apa pun,” ujarnya
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menambahkan, akan efisiensi pembiayaan yang sedang dilakukan Komisi VIII mencakup pada biaya penerbangan hingga biaya konsumsi dan pemondokan selama di Arab Saudi.
Namun demikian, Ace meyakini dan mendorong pemerintah tetap melakukan pelayanan terbaik pada calon jamaah haji 2023.
”Komponen terbesar yang diefisiensikan adalah pertama penerbangan dari yang diusulkan Rp33,9 juta mudah-mudahan kita bisa tekan sampai ke tingkat Rp32,9 juta. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar Rp1 juta. Yang kedua, biaya konsumsi kita juga tekan, kemudian biaya pemondokan selama di Arab Saudi kita juga tekan dan juga biaya pengurusan beberapa hal yang terkait dengan dokumen-dokumen yang tumpang tindih dengan dana yang berasal dari BPKH atau nilai manfaat dan dana yang berasal dari APBN, ini semua sedang kita telisik lebih dalam,” jelas Ace.
Ace juga menjawab terkait wacana pengurangan durasi haji, yang sebelumnya ada usulan dikurangi dari 40 hari menjadi 35 hari.
Menurutnya, pengurangan durasi ini tidak memungkinkan karena karena menyangkut dengan kesiapan dari pengaturan jadwal penerbangan bagi negara-negara yang mengirimkan lebih dari 30.000 jamaah haji dan ketersediaan fasilitas penerbangan yang ada di Arab Saudi.
”Seperti yang kami usulkan misalnya Bandara Thaif bisa digunakan untuk tempat kedatangan maupun keberangkatan, ternyata memang untuk pesawat berbadan lebar itu tidak dimungkinkan. Karena itu maka tentu kita bisa memahami jika potensi durasi pengurangan harinya itu tidak bisa dilakukan lebih singkat,” Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ace juga menjelaskan, pihaknya meminta juga pengurangan biaya masyair atau biaya selama penyelenggaraan puncak ibadah haji yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
”Itu pun juga mengalami penurunan dan kita harapkan ini juga bisa mendorong menurunkan biaya keseluruhan dari haji itu. Kan yang diusulkan pada awalnya adalah Rp23 juta per jemaah untuk biaya masyair, sekarang kita minta supaya diturunkan menjadi Rp18 juta,” sambungnya.
Namun demikian, Ace menyampaikan sekalipun ada upaya Efisiensi pihaknya tetap meminta kepada pemerintah untuk tidak mengurangi peningkatan layanan kepada jamaah.
”Misalnya soal makanan, tetap di dorong citarasa Indonesia, pelayanan dari mulai keberangkatan dari daerah sampai ke penerbangan, ke bandara juga harus dilayani dengan baik. Kemudian selama di tanah suci juga berbagai kebutuhan masyarakat terutama memberikan pelayanan kepada lansia itu harus maksimal termasuk pendampingan pada kelompok lansia dan pada difabel,” tutupnya. (wwa)
