SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendesak partai politik agar segera melahirkan kebijakan afirmatif yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan nasional.
“Tujuannya, mengatasi hambatan historis, diskriminasi, serta memastikan bahwa suara penyandang disabilitas terwakili dalam pembuatan kebijakan,” tegas Ketua Umum DNIKS Dr. A. Effendy Choirie (Gus Choi) saat membuka Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) ke-IV bertema “Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Partai Politik” di Kantor DNIKS, Jakarta, Sabtu (11/10).
Partai Politik Didorong Lahirkan Kebijakan Pro-Disabilitas
Dalam konferensi tersebut hadir sejumlah tokoh politik dan pakar, antara lain Ketua DPP Partai Golkar Hj. Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan periode 2011–2021), Ketua DPP Partai NasDem Suyoto (Bupati Bojonegoro 2008–2018), Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukriyanto, dan Pengamat Ekonomi Dr. Sapuan (Bupati Muko-Muko periode 2021–2024). Moderator acara adalah Sekretaris Badan Pakar Manimbang Kahariyadi.
Turut hadir pula jajaran DNIKS, di antaranya Hatta Taliwang, Rudi Andries, Ali Nurdin, A. Eko Cahyono, Sudarman, Ihsanudin, Harpalis, Thamrin Ferly, Rasahrul, Aeng Haerudin, Tengku Nurliyana Habsjah Sapuan, Iriana, Loretta Dya Kartikasari, dan Sento Janinto.
Gus Choi menekankan, partai politik harus memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam semua sektor kehidupan publik tanpa diskriminasi.
“Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan dan merancang program yang inklusif, maka parpol membantu penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan dan kesetaraan dalam masyarakat, termasuk di bidang ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, dengan pemberdayaan yang tepat, penyandang disabilitas mampu memaksimalkan potensi diri dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa. DNIKS, kata dia, memiliki pandangan yang sejalan dengan partai politik dalam isu kemiskinan, disabilitas, dan kesejahteraan sosial.
“Parpol berperan mengatasi hal ini melalui kebijakan inklusif dan dukungan representasi politik bagi penyandang disabilitas, serta pengentasan kemiskinan secara terstruktur melalui program pro-disabilitas,” jelasnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Parpol Jadi Kunci
Ketua DPP Partai Golkar Airin Rachmi Diany menyatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian mengatasi persoalan kemiskinan dan disabilitas. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memiliki program yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
“Harusnya pimpinan daerah tidak mengeluh soal efisiensi anggaran, tapi fokus pada bagaimana mengalihkan program agar tepat sasaran,” jelas Airin.
Ia mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan dua periode. Dengan kolaborasi berbagai pihak dan turun langsung ke lapangan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 3%.
“Hingga akhir jabatan saya, angka kemiskinan di Tangerang Selatan bisa ditekan pada angka 3%,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai NasDem Suyoto menilai isu kesejahteraan sosial selalu menjadi bagian penting dari peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
“Sayangnya, isu kesejahteraan sosial ini masih terkait erat dengan masalah kebocoran pajak yang tinggi,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pentingnya memperkuat budaya gotong royong dalam masyarakat Indonesia, seperti konsep BPJS yang berbasis semangat solidaritas.
“Tentunya imajinasi seperti ini harus diperkuat oleh organisasi sosial nasional di bawah DNIKS. Semua harus terlibat bergotong royong mewujudkan kesejahteraan sosial,” imbuhnya.
Wakil Sekjen Partai Demokrat Didik Mukriyanto menambahkan, persoalan sosial sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945 dan AD/ART partai politik.
“Saya yakin semua partai politik memiliki cita-cita mulia untuk menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Didik menegaskan pentingnya konsistensi partai politik dalam membangun visi pengentasan kemiskinan.
“Kami di Partai Demokrat, sejak masa Presiden SBY, berkomitmen terhadap kesejahteraan sosial melalui program pengentasan pengangguran dan lingkungan hidup. Semua tertuang dalam Master Plan Program Percepatan Pembangunan, dan kami konsisten menjaga program-program pro rakyat,” tegasnya.
Menutup Kesenjangan Sosial Melalui Aksi Nyata
KNKS ke-IV ini menjadi momentum penting bagi DNIKS dan partai politik untuk memperkuat sinergi dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi, diharapkan muncul kebijakan nyata yang menjamin kesetaraan, akses, dan partisipasi penuh bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
(Anton)
