SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Adapun Presiden Prabowo beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Agenda Rapat Paripurna adalah penyampaian kerangka ekonomi makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal (PPKF) Rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Rapat Paripurna DPR RI yang ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin oleh Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Saat memimpin Rapat Paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Sebelum Prabowo menyampaikan pidato tentang KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027, Puan memberikan pengantar singkat.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan.
Puan pun menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Prabowo kepada DPR.
“Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan Pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni, semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing,” jelasnya.
“Sehingga kita dapat evaluasi, apakah kemudian program tersebut bisa kita lakukan pada tahun ini, atau tahun depan sehingga terjadi kolaborasi yang baik dalam mencapai semua program-program yang kita harapkan untuk bisa mencapai kesejahteraan rakyat sebaik-baiknya,” tambah Puan.
Puan juga menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan RAPBN 2027.
“Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya yakini sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik,” sebutnya.
Puan kemudian menyinggung tentang pentingnya kerja sama antara DPR dan Pemerintah dalam menyusun RAPBN 2027.
“Seperti harapan yang selalu disampaikan Bapak Presiden bahwa gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara adalah semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, serta untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” lanjut Puan.
Setelah penyampaian KEM PPKF RAPBN 2027, DPR akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah. Puan mengatakan di momen ini nantinya juga akan ada evaluasi dari program-program Pemerintah sebelumnya sehingga ke depan pencapaian program akan lebih baik.
“Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar,” ucapnya.
“Dan kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih,” tegas Puan.
Menurut mantan Menko PMK tersebut, isi dari KEM PPKF selalu menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, kata Puan, KEM PPKF merupakan rancang bangun APBN untuk rakyat dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional.
“Sehingga kehidupan rakyat semakin mudah dan sejahtera. Terutama di situasi global yang tidak menentu saat ini,” tutur cucu Bung Karno itu.
Di sisi lain, Puan menyatakan kehadiran Presiden Prabowo langsung untuk menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momen yang spesial. Sebagai informasi, penyampaian langsung kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal oleh Presiden di dalam rapat paripurna DPR ini merupakan yang perdana.
Biasanya, pembacaan KEM PPKF disampaikan Menteri Keuangan atas nama presiden dalam Rapat Paripurna DPR. Presiden baru hadir langsung dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI sebelum peringatan 17 Agustus usai pembahasan RAPBN selesai dilakukan DPR bersama perwakilan Pemerintah.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Puan.
Dalam Rapat Paripurna hari ini, sejumlah Menteri beserta pimpinan lembaga Kabinet Merah/Putih turut hadir dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Di antaranya seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian hadir pula pimpinan MPR RI dan DPD RI, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan sejumlah Ketua Umum Partai Politik seperti Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum PKS Al Muzzammil Yusuf, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Puan pun memberi apresiasi atas kehadiran Prabowo untuk menyampaikan langsung kerangka dan kebijakan ekonomi Pemerintah ke depan.
“Atas nama seluruh Anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran tokoh-tokoh Negara untuk mengikuti agenda Rapat Paripurna hari ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR, Pimpinan dan Anggota DPR RI serta Pimpinan DPD RI, Ketua-Ketua Lembaga Negara, Menteri-menteri Kabinet Merah Putih, Pimpinan Lembaga Keuangan Negara, Para Ketua Umum Partai Politik, serta seluruh hadirin dan tamu undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti Sidang Paripurna hari ini,” papar Puan.
Selain penyampaian KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh Pemerintah, Rapat Paripurna hari ini juga memiliki sejumlah agenda lainnya.
Agenda paripurna lainnya itu adalah laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR atas evaluasi perubahan kedua prolegnas RUU Prioritas tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Lalu agenda pendapat fraksi-fraksi atas revisi Undang-Undang (RUU) usul inisiatif Komisi III, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR.
(Anton)
