SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) mendadak menjadi sorotan publik. Pasalnya, rencana penggunaan lahan seluas sekitar 8 hektare memunculkan polemik setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lokasi tersebut merupakan bagian dari Hutan Kota UI.
Namun, pihak Universitas Indonesia langsung memberikan klarifikasi. UI menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan lahan di dalam kawasan Hutan Kota UI.
Polemik ini mencuat setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (16/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas rencana penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul sebelumnya menyampaikan bahwa UI bersedia menyediakan lahan sekitar 8 hektare di sisi Jakarta untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Ia juga menyebut lahan itu merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang memiliki luas lebih dari 100 hektare.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan perhatian publik, terutama terkait potensi perubahan fungsi kawasan hijau yang selama ini menjadi salah satu ruang terbuka hijau penting di lingkungan kampus UI.
Menanggapi polemik tersebut, UI menegaskan bahwa lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat berada di kawasan kampus sisi Jakarta, bukan di dalam area Hutan Kota UI.
Dengan demikian, UI memastikan rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengorbankan kawasan hutan kota yang harus tetap dijaga kelestariannya.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan keberatan apabila Hutan Kota UI harus dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pramono bahkan mengaku memiliki gagasan menjadikan kawasan tersebut sebagai kebun raya baru di Jakarta apabila pengelolaannya diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.
Menurutnya, kawasan hijau tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang edukasi, pelatihan, sekaligus sarana pelestarian lingkungan bagi masyarakat.
Sebagai alternatif, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengusulkan dua lokasi lain untuk pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dengan luas sekitar 2 hektare per lokasi.
Sementara itu, UI menyatakan mendukung program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pemanfaatan lahan kampus tetap harus memperhatikan status, peruntukan, dan kelayakan lokasi.
Hingga kini, kepastian lokasi pembangunan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan pihak Universitas Indonesia.
Polemik ini pun menyisakan satu pertanyaan penting: di mana sebenarnya Sekolah Rakyat akan dibangun, dan bagaimana pemerintah memastikan program pendidikan tersebut berjalan tanpa mengorbankan kawasan hijau?
Sebab, pembangunan fasilitas pendidikan untuk masyarakat merupakan kebutuhan penting. Namun, menjaga kelestarian lingkungan juga menjadi tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan.
(Purwantiningsih)
























