SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta agar masyarakat Indonesia untuk menghormati keputusan pemerintah soal penundaan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021. Baginya, keputusan penundaan ini adalah sebuah keputusan berat, namun harus diambil lantaran demi keselamatan calon jemaah haji.
Maman pun memahami keselamatan menjadi menjadi prioritas utama di tengah pandemi COVID-19.
“Keputusan yang diambil pemerintah ini dianggap oleh kami walaupun berat, adalah keputusan yang harus diambil. Pembatalan ini atau tidak jadinya kita memberangkatan selama dua tahun berturut-turut, itu semata-mata untuk keselamatan dari masyarakat sekaligus jemaah,” kata Maman dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang bertemakan ‘Nasib Jemaah Haji Indonesia’ di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
Sebagai Anggota Panja Haji, Maman menjelaskan ada tiga poin penting yang menjadi pertimbangan pemerintah sekaligus DPR RI. Di antaranya, terkait soal keselamatan jiwa jemaah di tengah pandemi COVID-19, amanat konstitusi untuk menjaga rakyat Indonesia dari bahaya, dan otoritas Arab Saudi, hingga saat ini, belum memberikan keputusan Indonesia mendapatkan kuota atau tidak.
Selama ini, Pemerintah Indonesia sudah berusaha maksimal mengupayakan lewat diplomasi. Namun di sisi lain, akibat situasi dan kondisi dunia terkini, tidak mungkin dapat memberangkatkan calon jemaah haji.
Maman berharap masyarakat mengerti bahwa otoritas Arab Saudi memiliki kekhawatiran dampak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi maklum karena tidak ingin menciptakan klaster baru seperti kasus di India dan Belanda.
“Kita pahami bahwa kebijakan otoritas Arab Saudi ini menjadi hal yang perlu dihormati juga karena Pemerintah Arab Saudi tidak mau ada klaster keagamaan ini menjadi seperti yang terjadi di India. Dan, kita pun tahu ini adalah high standart yang diterapkan oleh Arab Saudi. Hingga saat ini masih sulit ditemukan formulasi yang tepat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu.
Sebelumnya diketahui, Pemerintah Indonesia memutuskan kembali untuk tidak mengirim calon jemaah pada Ibadah Haji 2021. Penundaan ini menjadi kalikedua setelah tahun lalu pun tidak mengirim jemaah karena pandemi COVID-19.
Sementara itu, Pengamat Haji Ade Marfuddin mengakui keputusan ini semata untuk keselamatan jiwa jamaah haji Indonesia (khifdunnafs). Meski persiapan jamaah secara mandiri sudah matang baik kesehatan, fisik, ibadah dan sebagainya.
Ade menambahkan apabila diputuskan berangkat tetapi tidak siap, karena harus menyiapkan penerbangan, pemondokan, katering, pendampingan, petugas haji, dan lain-lain.
“Yang terpenting putusan ini harus disosialisasikan secepatnya. Mengingat dua tahun ini tidak ada pemberangkatan haji, sudah 14 jutaan orang yang antre, uang yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah mencapai Rp15 triliun, dan kalau ada jamaah haji yang mau ambil uangnya jangan dipersulit,” urai Ade.
Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Arab Saudi hanya menerima 11 negara berkunjung ke Arab Saudi selama pandemi ini seperti pada akun Twitter resmi Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, 30 Mei 2021, dimana pemerintah Arab hanya membolehkan 11 negara yang masuk, ke negaranya. Namun, hal itu tak terkait dengan ibadah haji.(Bams)
