SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya segera merespons Surat Presiden (Surpres) tentang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada 4-5 November 2021. Tes akan dilakukan oleh Komisi I DPR.
“Begitu Surpres diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok (Kamis) sampai dengan Jumat,” kata Puan di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Bamus DPR, kata Puan, juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.
“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” kata Puan.
Sesuai UU TNI, persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 (dua puluh) hari, tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI.
“Jadi kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” kata Puan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa untuk menjadi panglima TNI berikutnya. Hal itu diketahui setelah Jokowi mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR, Rabu (3/11/2021).
Isi surpres ini berisikan nama Andika sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Surpres ini dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang diterima langsung Ketua DPR Puan Maharani.
“Karena itu pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Prakasa,” kata Puan, Rabu.
Pria kelahiran Bandung, 21 Desember 1964 ini merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika langsung bergabung dengan jajaran korps baret merah, Kopassus.
Kariernya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991), Den 81 Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).
Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandha Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.
Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandya A-33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, lulusan S-1 sarjana ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat, untuk memperoleh pendidikan militer.
Andika Perkasa pernah mengenyam pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ekonomi di dalam negeri. Sementara gelar Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3), Andika Perkasa mendapatkannya saat melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat.
Andika Perkasa adalah lulusan dari The George Washington University, National Defense University, serta Harvard University. Setidaknya, Andika menyandang tiga gelar S2, yakni MA, MSc, dan MPhil, serta satu gelar S3 PhD. Sementara di bidang kemiliteran, Andika merupakan lulusan Akmil pada 1987.
Karier Andika makin moncer sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Hanya dua hari setelah Jokowi-JK dilantik, Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Dua tahun ia mengawal Presiden Jokowi, pada 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura.
Jabatan itu ia emban kurang lebih selama dua tahun. Pada 2018, dia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).
Pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).
Ia menggantikan Letjen Eddy Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilu gubernur Sumatera Utara. Berikutnya, menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini dilantik Jokowi sebagai KSAD.
Ia dilantik lewat keputusan Presiden Nomor 97/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAD, yang ditetapkan 22 November 2018. Pada 2021 ini, Presiden Jokowi mengusulkannya sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Marsekal TNi Hadi Tjahjanto (wwa)
