SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan kenaikan anggaran pada 2024 akan memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Ia merinci alokasi anggaran BP2MI Tahun 2024 sebesar lebih dari Rp530 miliar, terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp131,79 miliar, belanja operasional perkantoran sebesar Rp105,36 miliar, kegiatan prioritas nasional sebesar Rp112,05 miliar, dan kegiatan prioritas lembaga sebesar Rp181,29 miliar.
“Ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral transparansi dan keterbukaan BP2MI kepada publik dan kita ingin memulainya running di 2024,” ujar Benny dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (05/12/2023).
Lebih lanjut Benny mengatakan bahwa budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 lalu, dimana sejak dirinya memimpin.
“Budaya transparansi, terbuka itu sudah kita lakukan itu berjalan sejak tahun 2020 sejak saya memimpin. Dimana berbagai kegiatan BP2MI selalu disiarkan secara live apakah melalui Facebook apakah melalui YouTube dan berbagai platform media sosial. Mungkin ini juga yang pertama dilakukan oleh kementerian/lembaga dimana BP2MI akan menyampaikan secara terbuka berapa besar anggaran BP2MI dialokasikan untuk kegiatan dan program apa saja,” imbuh Wakil Ketua Umum Hanura tersebut.
“Saya dan seluruh jajaran BP2MI menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, karena ini peristiwanya disetujui setelah disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Jadi selain kepada Bapak Presiden kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI, terima kasih juga kepada pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI,” papar Benny.
Benny yakin, peningkatan anggaran dapat mendorong lebih kuat peran negara dalam memberikan perlindungan PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki.
Ia pun memerintahkan jajaran agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Benny juga meminta pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Pengawasan secara eksternal terhadap uang rakyat tersebut, juga diharapkannya.
“Tidak cukup dipertanggungjawabkan secara administratif, tapi juga penggunaannya yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Karena sekali lagi di atas pertanggungjawaban administratif ada yang lebih penting dan terhormat yaitu pertanggungjawaban moral dunia dan akhirat, atas penggunaan se sen pun uang rakyat, uang yang khususnya disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia,” tegasnya
Benny pun memerintahkan jajarannya agar menggunakan anggaran secara efisien dan efektif, terbuka dan akuntabel.
(Anton | Foto: Istimewa)
