SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Jawa Tengah, untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya sebesar Rp 4,25 miliar.
Dijelaskannya, bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak Jawa Tengah. Adapun bantuan untuk penanganan darurat ini, diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota dengan total Rp 3,25 miliar.
Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp 250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar.
Kemudian, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik senilai Rp 1,5 miliar kepada wilayah terdampak. Rinciannya Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp 100 juta.
Selanjutnya, masing-masing Rp 150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir, sebesar Rp 200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas. Kata Suharyanto, bantuan ini untuk keselamatan rakyat yang harus dipenuhi pemerintah.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” kata Suharyanto melalui keterangannya Senin (2/1/2023).
Maka dari itu, Suharyanto mengimbau segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Menurut dia, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat. “Sehingga, penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” ujarnya.
Disamping itu, Suharyanto juga meminta Pemerintah Provini Jawa Tengah menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah diminta segera menyusun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” pungkasnya. (wwa)
