SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pemikiran garis keras, tidak ada yang mau mengalah seolah-olah dia paling hebat, seakan-akan dia beragama terbaik dibandingkan lainnya. Padahal di Indonesia ini, mayoritas dan minoritas pemeluk agama memiliki kedudukan yang sama.
“Kita masih terus mempersoalkan SARA, padahal sudah 72 tahun merdeka dan 20 tahun reformasi, maka Indonesia tak akan pernah maju,” tegas Zulkifli saat menghadiri Ulang Tahun Ke – 72 Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) 17 Desember 1945 – 17 Desember 2017, bertema tema “Perwari Meningkatkan Harkat dan Martabat Perempuan serta Perlindungan Anak” dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di gedung Panti Trisula Perwari Jakarta, Kamis (21/12).
Ketum PAN itu mengatakan Indonesia tak akan pernah maju jika tidak menegakkan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Karena itu 4 pilar berbangsa dan bernegara ini harus menjadi pandangan, pegangan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sosialisasi Empat Pilar MPR untuk mengingatkan kepada Anggota Perwari untuk memahami dan memperdalam pengetahuan tentang NKRI di masa ini
“Dalam Pancasila tidak menyebut-nyebut suku, agama meskipun berbeda, seperti di Jawa tinggalnya sama di Pulau Jawa tapi bahasanya berbeda. Jadi harus saling menghormati,” tegasnya
Dihadapan Ketua Periodik Perwari Enny Margo dan 200 anggota Perwari, menyatakan pemikiran proklamator Bung Karno, tegas tidak ada perbedaan kelas. “Tidak ada seorang senang sedangkan yang lain menderita. Jika ada pasien diusir dari rumah askit, maka itu tidak Pancasila. Begitu juga jika anak yang kuliah tidak mampu bayar dikeluarkan kuliah, ini tidak Pancasila,” katanya.
Ditambahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya akan terus berusaha memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dengan caranya selalu berpegang pada Pancasila yang isinya akan hantarkan rakyat Indonesia sejahtera dan makmur.
“Jalan keluarnya, sumber daya alam tidak lagi diberikan kepada orang lain, sedangkan kepala daerah hanya dapat konvensansi ini tidak benar. Ditambah lagi kepala daerah hanya memerjuangkan orang yang berduit ini juga tidak benar,” ujarnya.(Bams/EK)
