SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Partai Golkar akan tetap konsisten menjadikan meritokrasi sebagai prinsip utama dalam penempatan kader di seluruh tingkatan organisasi maupun jabatan publik. Menurut Bahlil, tidak ada ruang bagi praktik politik berbasis kedekatan, apalagi politik warisan, di tubuh partai berlambang beringin tersebut.
Penegasan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Training of Trainers Sosialisasi Empat Pilar MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/2/2026).
“Enggak bisa lagi kita berpikir karena dia anak ini, dia anak teman saya, dia sahabat saya, sudah lah. Bahkan dalam rolling-rolling fraksi, bagi yang tidak perform, sekalipun dia teman kita, ya sudah kita harus cari pemain pengganti. Karena di Golkar ini, semua striker,” ujar Bahlil.
Bahlil menekankan, prinsip tersebut juga berlaku bagi dirinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia menilai, setiap jabatan harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja.
“Hidup itu harus fair. Kalau satu saat yang menilai kita sudah enggak, ya sudah siap, dengan gentle. Kita diajarkan jadi pemimpin itu begitu. Makanya, meritokrasi dipakai,” katanya.
Namun, Bahlil juga menegaskan bahwa selama kinerjanya dinilai baik, ia siap terus menjalankan amanah.
“Saya pun kalau tidak perform, bisa dievaluasi oleh Presiden. Tapi selama perform, ya tentu kita jalan terus,” ujarnya.
Bahlil mengibaratkan kader Golkar sebagai pemain dalam sebuah tim olahraga yang siap diganti kapan saja demi mencapai tujuan bersama.
“Seperti main futsal, tidak mesti habis pertandingan baru ganti pemain. Tiga menit capek, keluar, baru masuk. Tujuannya kan gol. Jadi jangan dianggap jabatan ini seperti warisan,” kata Bahlil.
Selain menyinggung soal meritokrasi, Bahlil juga meminta seluruh legislator Partai Golkar untuk lebih fokus membahas isu keadilan, bukan sekadar memperdebatkan mekanisme pemilihan DPR.
Ia menilai, nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dapat diwujudkan secara nyata melalui keadilan.
“Dalam pandangan saya, Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, dan NKRI ini merupakan aset terbesar. Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan,” kata Bahlil.
Sebagai contoh, Bahlil menyoroti ketimpangan jumlah keterwakilan anggota DPR antarwilayah, khususnya antara Pulau Jawa dan Papua.
“Pulau Jawa hampir 50 persen dari total jumlah anggota DPR. Sementara Papua yang wilayahnya tiga setengah kali Pulau Jawa, jumlah anggota DPR-nya hanya 18 orang,” ujar Bahlil.
Karena itu, ia meminta kader Golkar di parlemen untuk mendorong pembahasan mengenai konsep keadilan dalam sistem politik nasional.
“Kalau punya ide tentang keadilan, itu baru paten. Tapi kalau masih berdebat soal pemilihan DPR saja, itu belum menyentuh substansi,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, sejak awal berdiri, Partai Golkar merupakan partai yang inklusif dan dibangun oleh berbagai elemen bangsa.
“Golkar didirikan oleh hampir semua rakyat Indonesia dengan puluhan organisasi yang bergabung. Ada kegelisahan bangsa yang melahirkan Golkar, dan semangat itu harus kita jaga,” kata Bahlil.
(Anton)
